Kutai Timur, 5 Maret 2025– Setelah pelantikan Bupati Kutai Timur yang baru, pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Kutai Timur menyampaikan harapannya terkait pengelolaan anggaran daerah. Ketua SEMMI Cabang Kutai Timur berharap agar anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di daerah ini dapat digunakan secara penuh dan tepat sasaran, mengingat masih banyak sektor-sektor pembangunan yang belum berjalan sesuai harapan masyarakat.
Menurutnya, meskipun ada upaya efisiensi anggaran yang digagas oleh pemerintah pusat, hal ini tidak seharusnya mengurangi alokasi dana untuk pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh Kutai Timur. Mereka menilai bahwa masih banyak program pembangunan yang perlu mendapat perhatian lebih, seperti infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan yang masih jauh dari harapan.
“Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, kami berharap agar pemerintah daerah tetap memprioritaskan alokasi dana untuk pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Banyak pembangunan yang masih belum sesuai dengan harapan atau tidak tepat sasaran, dan kami berharap hal ini dapat menjadi perhatian utama bagi Bupati yang baru,” ujar Ardian Ketua SEMMI Cabang Kutai Timur.
Lebih lanjut, Ia mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, agar setiap dana yang dialokasikan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mereka berharap agar pemerintah daerah memastikan bahwa anggaran yang ada tidak hanya efisien, tetapi juga mencakup sektor-sektor vital yang memang membutuhkan perhatian khusus.
“Walaupun nantinya ada efisiensi anggaran yang di tetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi kami berharap agar pemerintah daerah tidak mengurangi anggaran untuk program-program pembangunan yang sudah terencana dengan baik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kutai Timur,” tambahnya.
Dengan harapan ini, SEMMI Cabang Kutai Timur berkomitmen untuk terus mengawasi dan memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, agar anggaran yang ada dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
