 |
| Foto : Ist. |
Ketua GRD-Komite Kabupaten Raja Ampat, Yohan Sauyai, mengatakan mereka menemukan adanya kejanggalan yang mengarah pada dugaan adanya pelanggaran kuota OAP dalam seleksi sampai pengumuman hasil Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya.
Dugaan tersebut melibatkan pelolosan peserta non-OAP ke dalam kuota OAP, yang dinilai melanggar aturan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).
"Apa gunanya OTSUS jilid 2 jika tidak menjamin asas pengakuan dan keadilan bagi OAP. Ini bagian dari marjinalisasi terhadap (OAP) Orang Asli Papua," ujar Yohan Sauyai ketua GRD-KK Raja Ampat kepada Corong Demokrasi, Rabu (15/01/2025).
Yohan Sauyai, menyatakan OAP selalu dirugikan. Menurutnya, kejanggalan dalam proses seleksi, terutama proporsi kuota 80:20 antara OAP dan non-OAP sebagaimana diatur dalam Otsus.
“Kami mendapati adanya nama peserta yang diduga bukan OAP, tetapi lolos pada formasi yang seharusnya diperuntukkan bagi putra-putri asli Papua. Jelas dugaan adanya pemalsuan administrasi oleh peserta non-OAP yang masuk dalam kuota OAP. Ini adalah pelanggan serius," tambahnya.
Selain itu, Yohan Sauyai, secara tegas mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan Otsus.
Menurutnya, Otsus jilid 2 seharusnya menjadi peluang bagi negara untuk memberdayakan OAP, bukan justru menutup kesempatan putra-putri asli Papua dengan pelanggaran kuota OAP. Pelanggaran ini mencerminkan bahwa negara belum serius mengimplementasikan Otsus.
"Saya mengecam tindakan yang merugikan putra-putri asli Papua, dalam seleksi-hasil CPNS formasi tahun 2024 di Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya," tutupnya.
"Saya mengecam tindakan yang merugikan putra-putri asli Papua, dalam seleksi-hasil CPNS formasi tahun 2024 di Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya," tutupnya.
*(red)
