 |
| Foto : Ist. |
Corong Demokrasi,- Permasalahan anggaran yang menjadi Kisruh antara Ketua DPRK Raja Ampat dan Sekda Raja Ampat terkait anggaran operasional Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang muncul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2024.
Ketegangan antara dua pimpinan penting di Kabupaten Raja Ampat, terkait operasional Sekda Raja Ampat, pada APBD-P tahun 2024 ini sangat ganjal karena anggaran tersebut merupakan bagian yang dibahas bersama antara Eksekutif dan Legislatif. Hal ini, janggal dan diduga terdapat indikasi yang mengarah pada pengelolaan kas keuangan daerah kabupaten Raja Ampat.
Oleh karenanya demi menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan serta penggunaan anggaran keuangan daerah di kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya, Yohan Sauyai selaku ketua Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Raja Ampat (GRD-KK Raja Ampat) juga pegiat Anti Korupsi mendukung pernyataan Sekda Raja Ampat, Dr. Yusup Salim, M.Si yang secara terbuka berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera ke Raja Ampat, jangan hanya mengontrol dari jauh biar semuanya jelas.
"Saya menantang dan mendukung Sekda Raja Ampat untuk terus menyuarakan kebenaran demi tegaknya keadilan," ucap Yohan Sauyai melalui pesan singkatnya kepada Corong Demokrasi, Rabu (09/10/2024).
"Saya mendesak KPK untuk turung dan memeriksa pengelolaan dan pengunaan anggaran keuangan APBD Induk dan APBD-P tahun 2024 Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya," tegasnya.
Ketegangan antara dua pimpinan penting di Kabupaten Raja Ampat, terkait operasional Sekda Raja Ampat, pada APBD-P tahun 2024 ini sangat ganjal karena anggaran tersebut merupakan bagian yang dibahas bersama antara Eksekutif dan Legislatif. Hal ini, janggal dan diduga terdapat indikasi yang mengarah pada pengelolaan kas keuangan daerah kabupaten Raja Ampat.
Oleh karenanya demi menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan serta penggunaan anggaran keuangan daerah di kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya, Yohan Sauyai selaku ketua Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Raja Ampat (GRD-KK Raja Ampat) juga pegiat Anti Korupsi mendukung pernyataan Sekda Raja Ampat, Dr. Yusup Salim, M.Si yang secara terbuka berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera ke Raja Ampat, jangan hanya mengontrol dari jauh biar semuanya jelas.
"Saya menantang dan mendukung Sekda Raja Ampat untuk terus menyuarakan kebenaran demi tegaknya keadilan," ucap Yohan Sauyai melalui pesan singkatnya kepada Corong Demokrasi, Rabu (09/10/2024).
"Saya mendesak KPK untuk turung dan memeriksa pengelolaan dan pengunaan anggaran keuangan APBD Induk dan APBD-P tahun 2024 Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya," tegasnya.
*(red)
