 |
| Foto : Ist. |
Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan sambil bergantian melakukan orasi bakar ban bekas.
Jendral lapangan Iswan Kusnadi mengatakan aksi ini sebagai respon atas kekecewaan terhadap rezim Jokowi-Ma'ruf yang dianggap gagal dalam menjalankan tupoksinya sebagai presiden.
Menurutnya, lahirnya UU Cipta Kerja serta kasus pelanggaran HAM dan pembungkaman demokrasi menjadi bukti bahwa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf benar-benar gagal.
"Hampir 2 periode kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf tidak ada keseriusan dalam mendudukan persoalan kesejahteraan untuk masyarakat. Lahirnya perpu cipta kerja, pelanggaran Ham, represifitas aparat, sampai pada persoalan pendidikan sampai pada kesehatan, merupakan realitas kongkrit untuk menunjukan bahwa kepemimpinan rezim jokowi-ma'ruf benar-benar gagal," tegasnya Iswan Kusnadi dalam orasi politiknya.
Aksi tersebut juga diwarnai kericuhan dengan aparat kepolisian sebelum jendral lapangan memutuskan untuk membubarkan diri.
Jendral lapangan Iswan Kusnadi mengatakan aksi ini sebagai respon atas kekecewaan terhadap rezim Jokowi-Ma'ruf yang dianggap gagal dalam menjalankan tupoksinya sebagai presiden.
Menurutnya, lahirnya UU Cipta Kerja serta kasus pelanggaran HAM dan pembungkaman demokrasi menjadi bukti bahwa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf benar-benar gagal.
"Hampir 2 periode kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf tidak ada keseriusan dalam mendudukan persoalan kesejahteraan untuk masyarakat. Lahirnya perpu cipta kerja, pelanggaran Ham, represifitas aparat, sampai pada persoalan pendidikan sampai pada kesehatan, merupakan realitas kongkrit untuk menunjukan bahwa kepemimpinan rezim jokowi-ma'ruf benar-benar gagal," tegasnya Iswan Kusnadi dalam orasi politiknya.
Aksi tersebut juga diwarnai kericuhan dengan aparat kepolisian sebelum jendral lapangan memutuskan untuk membubarkan diri.
Adapun beberapa point tuntutan Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa:
1. Tolak segala bentuk RUU yang inkonstitusional.
2. Cabut UU cipta kerja No 2 tahun 2022.
3. Evaluasi kinerja kepolisian yang bertindak secara sewena-wena.
4. Wujudkan pendidikan gratis, demokratis, ilmiah dan bervisi kerakyatan.
5. Wujudkan kesehatan gratis.
6. Mendesak mentri kesehatan mengeluarkan permenkes untuk mendahulukan pelayanan daripada administrasi.
7. Wujudkan kesejahteraan sosial.
8. Tuntaskan segala bentuk pelanggaran HAM.
*(red)
