 |
| Foto : Sardinandus, sekjen GRD-KK Mamasa. |
Corong Demokrasi,- Sejumlah organisasi di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat menggaungkan isu penolakan praktik money politics (politik uang) menjelang Pilkades 2023 dan pilkada 2024.
Salah satunya Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Mamasa (GRD-KK Mamasa) yang menjadi salah satu organisasi yang proaktif dalam menolak praktik-praktik money politik.
Sardinandus selaku sekretaris Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Mamasa (GRD-KK Mamasa) menyampaikan bahwa menjelang pilkades 2023 dan pilkada serentak 2024 semua organisasi mesti proaktif dalam menggaungkan buruknya praktik money politik.
"Sebagai pemuda yang memahami soal bahaya praktik money politics (politik uang) mesti proaktif dalam menggaungkan penolakan. Pasalnya politik uang akan merusak paradigma Kabupaten Mamasa," ungkap Sardinandus kepada Corong Demokrasi, Selasa (18/4/2023).
"Ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat terkhususnya di Kab. Mamasa sekaligus menjadi pembelajaran bahwa praktik money politik akan melahirkan manajemen pemerintahan yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang tentunya akan berimbas pada kehidupan masyarakat serta meningkatkan kesenjangan sosial," ujarnya.
Diketahui GRD-KK Mamasa menjadi salah satu organisasi yang tergabung dalam Poros Rakyat Mamasa yang juga proaktif dalam menggaungkan penolakan money politik serta mengawal isu-isu kerakyatan.
*(don)
Salah satunya Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Mamasa (GRD-KK Mamasa) yang menjadi salah satu organisasi yang proaktif dalam menolak praktik-praktik money politik.
Sardinandus selaku sekretaris Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Mamasa (GRD-KK Mamasa) menyampaikan bahwa menjelang pilkades 2023 dan pilkada serentak 2024 semua organisasi mesti proaktif dalam menggaungkan buruknya praktik money politik.
"Sebagai pemuda yang memahami soal bahaya praktik money politics (politik uang) mesti proaktif dalam menggaungkan penolakan. Pasalnya politik uang akan merusak paradigma Kabupaten Mamasa," ungkap Sardinandus kepada Corong Demokrasi, Selasa (18/4/2023).
"Ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat terkhususnya di Kab. Mamasa sekaligus menjadi pembelajaran bahwa praktik money politik akan melahirkan manajemen pemerintahan yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang tentunya akan berimbas pada kehidupan masyarakat serta meningkatkan kesenjangan sosial," ujarnya.
Diketahui GRD-KK Mamasa menjadi salah satu organisasi yang tergabung dalam Poros Rakyat Mamasa yang juga proaktif dalam menggaungkan penolakan money politik serta mengawal isu-isu kerakyatan.
*(don)
