KP-GRD Nyatakan Sikap Dukung Aksi Unjuk Rasa Poros Rakyat Mamasa Tuntut Hak Guru dan Nakes

Foto : Ist.

Corong Demokrasi,- Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) mendukung penuh aksi unjuk rasa Poros Rakyat Mamasa (PRM) menuntut pemerintah daerah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat untuk membayarkan gaji guru, nakes dan perangkat desa Tahun 2022 yang belum terbayarkan.

Kepada Corong Demokrasi, ketua KP-GRD Jimi Saputra menyampaikan dukungannya terhadap gerakan yang dilakukan oleh Poros Rakyat Mamasa.

"Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) bersolidaritas atas apa yang dialami oleh masyarakat Mamasa. Mendesak agar Pemerintah Kabupaten Mamasa segera menunaikan hak masyarakat Mamasa dalam hal ini para guru honorer, nakes dan perangkat desa yang sampai saat ini hak mereka belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa," ujar Jimi Saputra, Jumat (31/3/2023). 

"KP-GRD juga mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah tegas. Kementrian Keuangan Republik Indonesia telah melakukan transfer ke daerah dan dana desa (TKKD) ke Kabupaten Mamasa tahun 2022. Artinya bahwa gaji, tunjangan, sertifikasi dan tamsil yang belum dibayarkan dengan alasan devisit itu merupakan masalah di pemerintah Kabupaten Mamasa," pungkasnya.

Lebih lanjut, KP-GRD juga mendesak BPK RI untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamasa.

'KP-GRD mendesak BPK RI untuk melakukan audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Mamasa. Karena persoalan hak guru itu sudah jelas dalam Permen Kemendikbudristek RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian TPG menegaskan bahwa gaji sertifikasi guru tidak boleh dialihkan kemana-mana," tambahnya.

Dari informasi yang dihimpun, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Poros Rakyat Mamasa memperjuangkan hak guru, nakes, dan perangkat desa sudah memasuki jilid 4, namun pemerintah daerah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat belum memberikan jawaban atas tuntutan yang disampaikan Poros Rakyat Mamasa.

*(don)