 |
| Foto : Gerakan Revolusi Demokratik. |
Corong Demokrasi,- Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) akan melakukan aksi unjuk rasa di Simpang 5 Bandara Internasional Hasanuddin Makassar menyikapi penolakan disahkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi UU pada Selasa (28/3/2023).
Hal itu disampaikan langsung oleh ketua Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) Jimi Saputra kepada Corong Demokrasi via WhatsApp, Senin (27/3/2023).
Jimi Saputra menyampaikan harapannya agar aparat keamanan baik Polri maupun TNI bersikap humanis dalam mengawal jalannya aksi unjuk rasa di simpang 5 bandara.
"Kami berharap semua pihak aparat keamanan bersikap humanis dan tidak reaktif dalam menyikapi adanya penyampaian aspirasi masyarakat sesuai dengan arahan Kapolri," ujarnya.
Lebih lanjut, Ia mengatakan aksi unjuk rasa ini dilakukan atas dasar kekecewaan rakyat terhadap DPR RI yang telah mengesahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi UU.
"Kami sudah muak dengan sikap DPR RI yang tidak lagi berpihak kepada rakyat. Dan pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU menunjukkan bahwa baik presiden Jokowi maupun DPR RI tidak lagi patuh terhadap Konstitusi Republik Indonesia," tegasnya.
Hal itu disampaikan langsung oleh ketua Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) Jimi Saputra kepada Corong Demokrasi via WhatsApp, Senin (27/3/2023).
Jimi Saputra menyampaikan harapannya agar aparat keamanan baik Polri maupun TNI bersikap humanis dalam mengawal jalannya aksi unjuk rasa di simpang 5 bandara.
"Kami berharap semua pihak aparat keamanan bersikap humanis dan tidak reaktif dalam menyikapi adanya penyampaian aspirasi masyarakat sesuai dengan arahan Kapolri," ujarnya.
Lebih lanjut, Ia mengatakan aksi unjuk rasa ini dilakukan atas dasar kekecewaan rakyat terhadap DPR RI yang telah mengesahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi UU.
"Kami sudah muak dengan sikap DPR RI yang tidak lagi berpihak kepada rakyat. Dan pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU menunjukkan bahwa baik presiden Jokowi maupun DPR RI tidak lagi patuh terhadap Konstitusi Republik Indonesia," tegasnya.
*(don)
