 |
| Ribuan kades dari seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut revisi UU 6/2014 tentang Desa (UU Desa) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (17/1/2023) lalu |
Corong Demokrasi,- Isu perpanjangan masa jabatan kepala desa disuarakan oleh para kepala desa yang berdemonstrasi menyuarakan aspirasi di depan Gedung DPR pada Senin (16/1/2023) mendapatkan banyak penolakan.
Lantaran aksi tersebut meminta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 direvisi, sehingga masa jabatan yang semula enam tahun bisa menjadi sembilan tahun. Maka, kalau maksimal dua periode, kepala desa bisa menjabat 18 tahun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim telah setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Klaim itu disampaikan oleh politikus PDIP mantan anggota DPR yang dulu mendukung UU Desa, Budiman Sudjatmiko.
"Pak Presiden setuju soal perpanjangan masa jabatan kades jadi 9 tahun," kata Budiman seperti dikutip dari detikcom.
Menanggapi hal itu Roni bumbun salah satu tokoh pemuda NTT serta Kader Gerakan Revolusi Demokratik mengatakan bahwa tuntutan itu tidak memiliki alasan yang kuat untuk dipertimbangkan dan pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat ketimbang kembali memperpanjang masa jabatan kepada kepala desa.
"Sebetulnya yang mereka tuntut adalah bagaimana Pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan para pemimpin desa juga aparat-aparatnya,"Jelas Roni pada Sabtu (21/1/2023) melalui sambungan telepon kepada Corong Demokrasi.
"Kalau tuntutan mereka dikabulkan bagaimana jika Bupati, Wali Kota, dan Gubernur melakukan aksi yang sama dengan alasan yang sama pula. Jelas ini tidak baik untuk demokrasi kita kemudian ini jelas membunuh nasip anak-anak bangsa yang mempunyai cita-cita yang sama, yakni menjadi Kepala desa,"Lanjut Roni.
"Menurut saya demokrasi kita suda jauh lebih baik jangan membuatnya hancur lagi demo tidak jelas alasannya. Selain itu tertipkan dulu dana desa yang sudah ada RPJMDES yang masih mangkrak serta proyek-proyek yang sudah direncanakan dan juga janji-janji politik yang sudah di janjikan. Rakyat hanya butuh semua itu di realisasi bukan perpanjangan masa bakti, atau jangan-jangan ada kepentingan lain dibalik aksi itu,"ungkap Roni.
"Cukuplah mencari sensasi masyarakat butuh kepastian bukan janji-janji palsu. Masyarakat butuh sosok pemimpin yang kharakter kerja bukan yang bermental pencari aman,"tutupnya.
(Ary)
