| Foto: KP-GRD melakukan aksi demonstrasi prakondisi yang bertepatan dengan hari Nelayan Nasional di Jln. Bolevard kec. Panakkukang, Kota Makassar, |
Dalam aksi unjuk rasa tersebut pengunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Terutama kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM) yang membuat nelayan dan masyarakat semakin menderita, selain itu wacana tiga periode bagi Presiden Joko Widodo turut di tolak.
Aksi tersebut sempat mengalami keributan dan saling dorong antara pihak kepolisian dan masa aksi yang melakukan pembakaran ban bekas.
Menurut Jimi Saputra selaku Jendral lapangan ia menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sama sekali tidak hadir untuk rakyat.
"Dalam momentum hari Nelayan Nasional kami Gerakan Revolusi Demokratik dengan tegas menolak segala kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap masyarakat kecil, terutama Nelayan yang merupakan salah satu elemen yang mempunyai sumbangsi besar terhadap negara, kami juga berharap pemerintah dapat tegakkan UU NO 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan perberdayaan nelayan", Jelas Jimi dalam wawancarnya kepada Corong Demokrasi.
"Kemudian terkait Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden secara tegas kami menolak, karena kami melihat wacana ini merupakan bentuk perlawanan terhadap amanat konstitusi dan wacana tersebut dianggap mengkhianati konstitusi," Tegas Jimi Saputra.
"Selain itu dampak dari pada kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut kami, kenaikan BBM akan membuat harga-harga bahan pokok menjadi semakin tinggi apalagi negara kita sedang dilanda oleh covid-19 yang artinya perekonomian masyarakat saat ini masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, seharusnya negara hadir untuk membantu perekonomian masyarakat, bukan malah buat regulasi yang kemudian membuat masyarakat tambah sulit,"Pungkas Jimi.
Selain itu ia juga mengatakan bahwa ini adalah aksi Prakondisi dan akan kembali melakukan aksi kembali.
"Ini adala aksi prakondisi dan kami akan mempersiapkan aksi yang lebih besar dalam waktu dekat", Ujar Jimi.
Adapun tuntutannya sebagai berikut:
1. Tolak kenaikan BBM
2. Tolak reklamasi
3. Sahkan UU masyarakat adat
4. Tegakan UU NO 7 tahun 2016 tentang perlindungan terhadap nelayan
5. Cabut Omnibus Law
6. Wujudkan kesejahteraan PKL
7. Stabilkan harga pangan
(ary)
.jpg)
