 |
| Foto : Ketua umum HIPMA Matim Makassar. |
Corong Demokrasi,- Ketua umum Himpunan Mahasiswa Manggarai Timur (HIPMA Matim) Makassar, Husni Mubarak mempertanyakan apa signal positif Pemda Matim terhadap Masyarakat Manggarai Timur Setelah Manggarai Timur mendapat Kategorisasi Miskin Ekstrim.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber pada survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) tahun 2020. Kabupaten Manggarai Timur (Matim) masuk dalam daftar lima Kabupaten yang mengalami kemiskinan ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari data yang dihimpun, Kabupaten Matim berada pada persentase 15,43 persen kemiskinan ekstrim dengan jumlah penduduk miskin ekstrim di kabupaten itu sebanyak 44.630 orang. Sedangkan jumlah penduduk keseluruhan pada 2021 sebanyak 276.155 jiwa.
Lebih tajam dan telisik Ketua Umum Hipma Matim Makassar menerangkan dari hasil data ini bahwa "44.630 adalah jumlah penduduk yang bukan sedikit. Ini stengah dari jumlah rasio penduduk secarah keseluruhan. Oleh karean itu harus benar-benar dijelaskan melalui data juga. Masyarakat butuh penjelasan dari hasil data tersebut apa sebenarnya yang menjadi sebab utama sehingga Mangarai Timur dikategorikan Miskin Ekstrim," ujar ketua Hipma Matim melalui pesan singkatnya via WhatsApp pada Minggu, (27/3/2022).
Menurutnya, masyarakat butuh signal postif dari Pemda Manggarai Timur tentunya, terkait sebesar apa upaya Pemda Matim untuk menanggulangi Miskin Ekstrim dengan cepat dan tepat. Agar masyarakat Mangarai Timur tahu bahwa data Susesnas ini adalah bagian dari program kerja pemerintah pusat melalui Wakil presiden RI, ada angaran yang di alokasikan secara khusus terhadap daerah miskin ekstrim.
Melalui data susesnas NTT itu ada 5 kabupaten/kota termasuk Mangarai Timur.
Ketua Hipma Matim yang biasa disapa Husni, menegaskan bahwa "jangan hanya dijadikan masalah teritorial semata tapi lebi dari itu ada dorongan Kebijakan yang tepat sasaran. Kebijakan yang bisa bermuara pada perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Matim," tegas ketua HIPMA Matim.
"Bupati Matim harus berpikir sejauh mungkin prinsipnya terbuka dengan semua pihak dalam mendorong pementasan Kemiskinan dengan baik," tambahnya.
Ketua Hipma Matim juga mengkritisi tiga strategi Pemda Matim pertama, Penerima manfaat jaminan sosial( Jps), Bantuan Non tunai (PKH), ( KIP) dan berikutnya ada JPS COVID-19 dalam bentuk bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-DD), dan Bantuan presiden (Banpres).
"Benar ini semua bermuarah terhadap bantuan keluarga miskin namun ini strategi Nasional, dan juga ada yang bermuara dari angaran Dana Desa. Kadang kalau kita mau melihat dari sini pemda seolah-seolah tidak punya visi yang baik bagaimana melihat Mangarai Timur kedepan. Padahal kalau mau dilihat dari sisi potensi Mangarai Timur kaya akan SDA, ini yang belum bisa dipastikan untuk bagaimana potensi ini didorong sebagai upaya penguatan terhadap pemberdayaan masyarakat yang siap bekerja mengelolah hasil pribumi sendiri. Pemda tidak usah kakuh dalam hal ini," tambahnya.
"Masyarakat menunggu signal postif yang baik setelah miskin ekstrim ini agar secara cepat dituntaskan. Pemda harus menjaga kemungkinan yang baik yang bermuara pada kebijakan yang potensial dan kualitas, tahun depan masyarakat akan diperhadapkan lagi pada ifening politik lokal pasti kebijakan juga akan ikut berubah, yang kita inginkan Mangarai Timur pada persoalan ini, Miskin ekstrim ini harus benar-benar dituntaskan masyarakat menungguh Signal positif ini," tutup Husni Mubarak ketua umum Hipma Matim Makassar.
*(don)
