 |
| Foto : Ist |
Jakarta, Corong Demokrasi,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan rencana vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat Indonesia harus tetap melibatkan organisasi keagamaan yang ada.
Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan rencana pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Kita libatkan dari awal majelis dan organisasi keagamaan. MUI, NU, Muhammadiyah, ormas lainnya terutama manfaat vaksin dan meyakinkan umat mengenai kehalalan mengenai vaksin," kata Jokowi, Senin (26/10/2020).
Jokowi menginginkan, masyarakat yang nantinya akan divaksinasi mendapatkan kepastian apakah produk tersebut halal atau tidak. Maka dari itu, diperlukan keterlibatan organisasi masyarakat terkait.
"Kita libatkan dari awal majelis dan organisasi keagamaan. MUI, NU, Muhammadiyah, ormas lainnya terutama manfaat vaksin dan meyakinkan umat mengenai kehalalan mengenai vaksin," kata Jokowi, Senin (26/10/2020).
Jokowi menginginkan, masyarakat yang nantinya akan divaksinasi mendapatkan kepastian apakah produk tersebut halal atau tidak. Maka dari itu, diperlukan keterlibatan organisasi masyarakat terkait.
Selain itu, Jokowi mengingatkan kepada jajarannya untuk menekankan strategi publik yang baik kepada masyarakat. Eks Gubernur DKI Jakarta itu tak ingin terjadi disnformasi terkait pengadaan vaksin yang berkembang di masyarakat.
"Saya minta ini timnya pak menteri BUMN (Erick Thohir) disiapkan lagi strategi publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi penyebaran berita hoax di berbagai platform," ujarnya.
Jokowi kemudian meminta timeline pengadaan vaksin dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan infrastuktur pendukung. Jokowi ingin pengadaan vaksin bisa dilakukan dengan jelas dan terstruktur.
"Pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah, daerahnya kapan, saya minta detail. Daerah ini kapan, siapa yang dapat, siapa yang gratis, siapa yang bayar, semua harus direncanakan," katanya.
"Saya minta ini timnya pak menteri BUMN (Erick Thohir) disiapkan lagi strategi publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi penyebaran berita hoax di berbagai platform," ujarnya.
Jokowi kemudian meminta timeline pengadaan vaksin dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan infrastuktur pendukung. Jokowi ingin pengadaan vaksin bisa dilakukan dengan jelas dan terstruktur.
"Pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah, daerahnya kapan, saya minta detail. Daerah ini kapan, siapa yang dapat, siapa yang gratis, siapa yang bayar, semua harus direncanakan," katanya.
*(red)
