Aksi damai tersebut lantaran masyarakat menduga di permainkan oleh Pemda Kab. Keerom terkait janji Bupati Muh. Markum pada aksi unjuk rasa sebelumnya terkait hasil tes CPNS akan di umumkan akhir Agustus. Namun hingga saat ini belum ada hasil.
Pengunjuk rasa juga menduga hasil tersebut tidak sesuai keputusan MRP dan Pemerintah Provinsi Papua tentang kuota 80% orang asli Papua 20% Non Papua.
Yunuarius selaku Kordinator aksi mengatakan bahwa, "Bupati Muh. Markum tidak menepati janjinya. Ia mengatakan bahwa akan segera mengumumkan hasil namun hingga saat ini belum juga diumumkan dan kami menduga ada permainan akan hasil tes tersebut," pungkas Yunuarius.(31/08/2020)
Selang 4 jam bergantian orasi, Sekda Kab. Keerom Drs. Blasius W Sejati bersedia menemui para pendemo. Ia menjelaskan bahwa sudah mengutus para pejabat untuk hadir namun tidak hadir dan nomor semua sudah tidak aktif.
"Saya sudah mengutus para pejabat untuk hadir ke lokasi tapi sampai saya hadir di lokasi mereka juga tidak hadir dan seluruh hp sedang tidak aktif," kata Blasius.
Selain itu Sekda Kab. Keerom menyampaikan terkait tudinganya bahwa dirinya menerima jatah CPNS itu tidak benar.
Yunuarius selaku Kordinator aksi mengatakan bahwa, "Bupati Muh. Markum tidak menepati janjinya. Ia mengatakan bahwa akan segera mengumumkan hasil namun hingga saat ini belum juga diumumkan dan kami menduga ada permainan akan hasil tes tersebut," pungkas Yunuarius.(31/08/2020)
Selang 4 jam bergantian orasi, Sekda Kab. Keerom Drs. Blasius W Sejati bersedia menemui para pendemo. Ia menjelaskan bahwa sudah mengutus para pejabat untuk hadir namun tidak hadir dan nomor semua sudah tidak aktif.
"Saya sudah mengutus para pejabat untuk hadir ke lokasi tapi sampai saya hadir di lokasi mereka juga tidak hadir dan seluruh hp sedang tidak aktif," kata Blasius.
Selain itu Sekda Kab. Keerom menyampaikan terkait tudinganya bahwa dirinya menerima jatah CPNS itu tidak benar.
"Saya juga punya harga diri, saya tidak memberikan jatah satu orang pun terkait hasil CPNS," pungkas Blasius.
Lanjut Yunuarius ia mengatakan bahwa pemerintah saat ini sangat tidak peduli terhadap nasib masyarakat yang meminta hak-haknya. Terkhususnya terkait status Honorer K2 sebanyak 170 orang dan juga terkait insentif Aparatur Pemerintah Kampung yang belum terbayarkan hingga saat ini.
"Bupati Muh. Markum telah gagal dalam melaksanakan pembangunan SDM di Kab. Keerom karena hingga saat ini status Honorer K2 sebanyak 170 orang yang sampai saat ini belum ada kejelasan," teriak Yunuarius.
Lanjut Yunuarius ia mengatakan bahwa pemerintah saat ini sangat tidak peduli terhadap nasib masyarakat yang meminta hak-haknya. Terkhususnya terkait status Honorer K2 sebanyak 170 orang dan juga terkait insentif Aparatur Pemerintah Kampung yang belum terbayarkan hingga saat ini.
"Bupati Muh. Markum telah gagal dalam melaksanakan pembangunan SDM di Kab. Keerom karena hingga saat ini status Honorer K2 sebanyak 170 orang yang sampai saat ini belum ada kejelasan," teriak Yunuarius.
*(ari)
