Berdasarkan data Kemendikbud, sebanyak 57% peserta didik masih berada di zona merah dan oranye (238 kabupaten/kota berdasarkan data covid.go.id tertanggal 3 Agustus 2020). Sedangkan sisanya alias 43% berada di zona hijau dan kuning (276 kabupaten kota). Semua zona itu berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Kami akan merevisi surat keputusan bersama (SKB). Memperbolehkan, bukan memaksa pembelajaran tatap muka dengan protokol ketat," ujar Nadiem dalam keterangan pers secara virtual, Jumat (7/8/2020).
Menurut dia, dengan keberadaan SKB revisi, apabila pemerintah daerah belum siap, maka tidak harus memulai pembelajaran dengan tatap muka. Pembukaan sekolah juga mempertimbangkan kepala sekolah, komite sekolah hingga orang tua murid.
"Kalau orang tua tidak berkenan, tidak nyaman, maka itu adalak prerogatif dan hak orang tua," kata Nadiem.
Lebih lanjut, dia bilang kalau pembelajaran tatap muka hanya untuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Sedangkan PAUD dan TK ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Pemerintah mengumumkan penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Dalam konferensi pers via akun Youtube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat (7/8/2020), Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengungkapkan alasan di balik rencana pemerintah memulai kegiatan sekolah secara tatap muka selain pada zona hijau.
Menurut dia, Satgas Covid-19 telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo Indonesia tidak bisa dilihat dari satu sisi, melainkan harus menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote.
"Ternyata setelah memasuki bulan ke-5, maka kita bisa melihat tidak semua wilayah nasional kita memiliki risiko yang sama. Artinya, ada daerah kabupaten/kota yang risiko tinggi, ada daerah risiko sedang, rendah dan tidak terdampak. Ada 35 kabupaten/kota sampai hari ini, 51 kabupaten/kota tidak ada kasus, angka kematian satu bulan 0 dan sembuhnya sampai 100%," kata Doni.
Kepala BNPB ini bilang, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka telah dilakukan di zona hijau. Namun, menurut penjelasan Kemendikbud, tidak semua daerah mau memulai kegiatan belajar mengajar dengan cara tersebut.
"Keputusan untuk kegiatan tatap muka kembali pada pengelola sekolah, guru dibimbing kepala dinas di daerah, termasuk partisipasi orang tua. Sehingga ketika sekolah dimulai, segala risiko yang terjadi telah diperhitungkan," ujar Doni.
"Harus seminimal mungkin ada risiko sehingga sekolah yang memulai kegiatan diawali dengan pra kondisi dan simulasi, termasuk kebutuhan, alat pendukung mengurangi risiko, termasuk sosialisasi masker, jaga jarak, hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun dan seluruh alat pendukung lainnya untuk mengurangi risiko," tuturnya.
Kepala BNPB ini bilang, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka telah dilakukan di zona hijau. Namun, menurut penjelasan Kemendikbud, tidak semua daerah mau memulai kegiatan belajar mengajar dengan cara tersebut.
"Keputusan untuk kegiatan tatap muka kembali pada pengelola sekolah, guru dibimbing kepala dinas di daerah, termasuk partisipasi orang tua. Sehingga ketika sekolah dimulai, segala risiko yang terjadi telah diperhitungkan," ujar Doni.
"Harus seminimal mungkin ada risiko sehingga sekolah yang memulai kegiatan diawali dengan pra kondisi dan simulasi, termasuk kebutuhan, alat pendukung mengurangi risiko, termasuk sosialisasi masker, jaga jarak, hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun dan seluruh alat pendukung lainnya untuk mengurangi risiko," tuturnya.
*(red)
