Salah satu alasannya, terkait relasi pemilu dengan seseorang yang disebutnya memiliki kekuasaan tertinggi di Indonesia.
"Tantangan 2020 ini tidak kecil karena bisa melibatkan pemegang kekuasaan tertinggi yang ada di dalam negara," kata Ratna dalam Webinar yang digelar The Indonesian Institute, Kamis (27/08/2020).
Ratna menegaskan, pihaknya bisa saja memberikan saksi pidana pemilu terhadap praktik politik dinasti. Dalam hal ini yang terbukti melakukan penyimpangan.
Penyimpangan potensial, kata dia, yakni terjadi bila kepala daerah petahana atau pejabat pemerintahan memanfaatkan kekuasaannya untuk mendukung kerabatnya yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
"Tantangan 2020 ini tidak kecil karena bisa melibatkan pemegang kekuasaan tertinggi yang ada di dalam negara," kata Ratna dalam Webinar yang digelar The Indonesian Institute, Kamis (27/08/2020).
Ratna menegaskan, pihaknya bisa saja memberikan saksi pidana pemilu terhadap praktik politik dinasti. Dalam hal ini yang terbukti melakukan penyimpangan.
Penyimpangan potensial, kata dia, yakni terjadi bila kepala daerah petahana atau pejabat pemerintahan memanfaatkan kekuasaannya untuk mendukung kerabatnya yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau merugikan pasangan calon lain, baik berupa pemanfaatan program kegiatan, anggaran itu dapat diproses dengan tindak pidana pemilihan," pungkas Ratna.
Ratna menilai kandidat calon kepala daerah yang memiliki relasi kuat dengan kekuasaan akan lebih mudah memanfaatkan program pemerintah demi mendapat keuntungan di Pilkada.
Tak berhenti sampai itu, Ratna juga menyebut pemberian sanksi pemilihan suara ulang juga bisa diberlakukan bila pelanggaran yang dilakukan bersifat terstruktur, sistematis dan masif.
"Pencapaian tujuan penegakan hukum itu adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan," kata dia.
Politik dinasti kembali menjadi sorotan publik jelang Pilkada Serentak 2020. Hal itu dikarenakan pencalonan sejumlah nama yang berkaitan dengan pejabat publik saat ini.
Beberapa nama yang disorot adalah anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, menantunya, Bobby Nasution di Medan, serta keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati dan anak Wapres Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah di Tangerang Selatan.
Ratna menilai kandidat calon kepala daerah yang memiliki relasi kuat dengan kekuasaan akan lebih mudah memanfaatkan program pemerintah demi mendapat keuntungan di Pilkada.
Tak berhenti sampai itu, Ratna juga menyebut pemberian sanksi pemilihan suara ulang juga bisa diberlakukan bila pelanggaran yang dilakukan bersifat terstruktur, sistematis dan masif.
"Pencapaian tujuan penegakan hukum itu adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan," kata dia.
Politik dinasti kembali menjadi sorotan publik jelang Pilkada Serentak 2020. Hal itu dikarenakan pencalonan sejumlah nama yang berkaitan dengan pejabat publik saat ini.
Beberapa nama yang disorot adalah anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, menantunya, Bobby Nasution di Medan, serta keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati dan anak Wapres Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah di Tangerang Selatan.
*(ari)
