Ia menjelaskan bahwa, "program Nawacita yang dibuat oleh Presiden Jokowi bergerak di beberapa bidang misalnya kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan, yang banyak mengeluarkan anggaran yang besar, yang telah diberikan Presiden lewat program nawacita tersebut," kata Herman.
Menurutnya, pembangunan puskesmas tersebut dalam pimpinan kepala daerah dalam hal ini Bupati kabupaten Keerom lewat SKPDnya, melalui pembangunan puskesmas Afirmasi yang begitu megah bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa ini khususnya orang asli papua (OAP).
Namun APBN yang di peruntukkan untuk pembangunan Puskesmas Afirmasi ini hasilnya tidak seperti yang di harapkan masyarakat, lanjut Herman Yoku saat diwawancarai.
Puskesmas Afirmasi yang dibangun dengan anggaran 15 Miliar tanpa fasilitas air bersih, instalasi pengolahan air limbah (ipal), non meubeler, ambulance, halaman puskesmas tanpa paving blok, benar terjadi terkhusus Puskesmas Afirmasi yang berlokasi di Waris, Kabupaten Keerom.
"Kok bisa ya pak Bupati Keerom dan dr. Ronny Situmorang, naif ya kalian," pungkasnya.
"Saya kesal karena kalian telah mengkhianati program nasional Nawacita pak Presiden Jokowi untuk masyarakat OAP, dan masyarakat nusa bangsa yang ada di tanah Papua khususnya di Kabupaten Keerom. Secara khusus kalian telah membuat tindakan yang merugikan OAP dan tidak menghargai apa yang telah di berikan pak Presiden kepada masyarakatnya," ungkap Herman.
"Secara tegas saya katakan, kalian layak di tindak lanjuti secara hukum, tidak ada lagi waktunya. Untuk itu saya secara lembaga resmi negara MRP mendukung dan meminta pak presiden memerintahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung RI, terkhusus Polda Papua Dan Kejati Papua agar segera memproses hukum Keduanya, karena mereka telah mengkhianati program Nawacita dan mengkhianati kami OAP dan warga nusa bangsa di tanah Papua," kata Herman tegas.
Diketahui Herman Yoku sebagai tokoh penjaga serambi depan Republik Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) di Perbatasan (Keerom), selain itu ia sebagai Anggota Pokja Adat MRP, dan juga sebagai Kepala Suku Besar Kabupaten Keerom, dan salah satu tokoh penting pionir di Kabupaten Keerom.
Puskesmas Afirmasi yang dibangun dengan anggaran 15 Miliar tanpa fasilitas air bersih, instalasi pengolahan air limbah (ipal), non meubeler, ambulance, halaman puskesmas tanpa paving blok, benar terjadi terkhusus Puskesmas Afirmasi yang berlokasi di Waris, Kabupaten Keerom.
"Kok bisa ya pak Bupati Keerom dan dr. Ronny Situmorang, naif ya kalian," pungkasnya.
"Saya kesal karena kalian telah mengkhianati program nasional Nawacita pak Presiden Jokowi untuk masyarakat OAP, dan masyarakat nusa bangsa yang ada di tanah Papua khususnya di Kabupaten Keerom. Secara khusus kalian telah membuat tindakan yang merugikan OAP dan tidak menghargai apa yang telah di berikan pak Presiden kepada masyarakatnya," ungkap Herman.
Herman Yoku juga mendukung pemerintah dan masyarakat Keerom agar kasus puskesmas tersebut harus diselesaikan di jalur hukum, karena sudah menghianati OAP. Ia juga meminta Polda Papua dan Kejati Papua untuk segera melakukan pengecekan.
"Secara tegas saya katakan, kalian layak di tindak lanjuti secara hukum, tidak ada lagi waktunya. Untuk itu saya secara lembaga resmi negara MRP mendukung dan meminta pak presiden memerintahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung RI, terkhusus Polda Papua Dan Kejati Papua agar segera memproses hukum Keduanya, karena mereka telah mengkhianati program Nawacita dan mengkhianati kami OAP dan warga nusa bangsa di tanah Papua," kata Herman tegas.
Diketahui Herman Yoku sebagai tokoh penjaga serambi depan Republik Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) di Perbatasan (Keerom), selain itu ia sebagai Anggota Pokja Adat MRP, dan juga sebagai Kepala Suku Besar Kabupaten Keerom, dan salah satu tokoh penting pionir di Kabupaten Keerom.
*(val)
