Mengutip artikel Independent pada (19/7/2020), pihak Google memang tak memberikan klarifikasi tentang tuduhan tersebut. Tetapi bagian dari situs webnya menyatakan batas-batas yang disengketakan.
"Batas yang disengketakan ditampilkan sebagai garis abu-abu putus-putus. Tempat-tempat yang terlibat tidak menyetujui batas," tulis artikel tersebut.
Sebenarnya, selama ini wilayah dengan nama Palestina dalam peta digital mereka memang tidak pernah ada. Pencarian untuk Palestina di Apple Maps dan Google Maps menunjukkan garis besar untuk wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat, tetapi tidak ada label atau tulisan yang menunjukkan negara tersebut adalah Palestina.
Klaim bahwa itu dihapus tampaknya berasal dari postingan viral di Instagram oleh seorang pengguna bernama @Astagfirollah pada (15/7/2020). Ia menuduh dua perusahaan teknologi raksasa "secara resmi mengeluarkan" Palestina dari peta digital mereka.
Meskipun postingan tersebut berisi "informasi palsu", namun muncul artikel berita dan postingan di platform media sosial lainnya yang mendukung Palestina dengan menyebarkan klaim jika kedua perusahaan asal Amerika Serikat itu mendukung pendudukan Israel.
Ini bukan pertama kali Google dituduh menghapus nama Palestina dari peta digital mereka. Pada 2016, sebuah petisi di laman change.org mengklaim semua yang menyebut Palestina "telah dihapus atas desakan pemerintah Israel". Petisi itu juga bilang "dua pendiri Google memiliki hubungan dekat dengan Israel dan para pemimpinnya."
Petisi 'Google: Letakkan Palestina di Peta Anda!' tetap aktif dan hingga saat ini, dan sudah mengumpulkan menerima lebih dari 800.000 tanda tangan.
Palestina diakui oleh 136 anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai negara merdeka. Namun, tidak dengan AS, yang merupakan lokasi kantor pusat Apple dan Google.
Bulan Juni lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk mulai menggabungkan bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki, mendorong lebih dari 1.000 anggota parlemen dari seluruh Eropa untuk menandatangani surat protes bersama.
Surat itu menyatakan: "Kegagalan untuk merespons secara memadai akan mendorong negara-negara lain dengan klaim teritorial untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum internasional."
Namun, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan rencana penggabungan "akan menjadi faktor utama untuk membuat wilayah itu tidak stabil" dan meminta Israel untuk tidak melakukan rencananya tersebut.
*(val)
