Ghufron mengatakan bahwa data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa di bawah Kemendes seperti bukan ditujukan oleh masyarakat yang terdampak Covid-19. Data KPM itu justru tak berbeda dengan BLT yang diberikan ke keluarga tak mampu pada umumnya.
"Apa iya petani dan buruh tani itu terhenti kegiatan usahanya karena Covid-19? Jadi seakan-akan, ini hanya mengalihkan, tapi subjek sasarannya masih tetap Kemendes, bukan Covid-19," kata Ghufron.(9/7/2020)
Pertanyaan itu Ghufron sampaikan di hadapan Menteri Kemendes PDTT, Abdul Halim Iskandar dan wakilnya, Budi Arie Setiadi, beserta sejumlah petinggi lainnya, saat kunjungan monitoring KPK di gedung Kemendes PDTT.
Ghufron mengatakan bahwa data KPM BLT Dana Desa khusus Covid-19, seperti tak berbeda dengan KPM BLT bukan Covid-19. Misalnya, seperti ditampilkan dalam pertemuan, keluarga penerima BLT itu Covid-19 itu seperti nelayan dan buruh nelayan, buruh dan buruh pabrik.
Padahal, kata Ghufron, realokasi anggaran BLT Dana Desa itu tersalurkan kepada sejumlah sektor usaha, seperti pabrik maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Itu yang maksud saya kemudian perlu di pertanyakan ulang, apakah ini benar untuk Covid-19 apakah hanya namanya, realokasi dari dana desa ke Covid-19, tapi sasarannya tidak begitu berubah," ujar Ghufron.
Lebih lanjut, Ghufron juga menyoroti soal data berbasis Kartu Keluarga (KK) terkait keluarga penerima bantuan BLT Dana Desa. Ghufron menyebut bahwa data berbasis KK belum akurat.
Sementara itu, Kemendes PDTT hingga kini mengkliam telah menyalurkan Rp 8,3 triliun anggaran BLT Dana Desa yang direalokasikan guna menangani dampak COVID-19 di tingkat desa.
"Jadi dana desa yang sudah tersalur ke masyarakat untuk BLT Dana Desa sebesar Rp8,3 triliun," kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers melalui webinar, di Jakarta.*(red)
