Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao LIjian mengatakan China mendesak AS untuk segera berhenti mencampuri urusan dalam negeri China, termasuk yang berkaitan dengan Tibet.
"Menanggapi tindakan keliru dari AS, China telah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan visa pada personel AS yang berperilaku buruk pada masalah-masalah terkait Tibet," ujar Zhao dalam konferensi pers seperti dilansir dari AFP.(8/7/2020)
Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan ia memutuskan bahwa sejumlah pejabat yang jumlahnya tidak disebutkan di bawah undang-undang AS yang baru menghalangi rencana kunjungan ke Tibet dan daerah lainnya di sana.
"Beijing secara sistematis terus menghalangi kunjungan diplomat dan pejabat AS lainnya, wartawan, dan turis ke daerah otonomi Tibet dan daerah lainnya di sana. Sementara pejabat China dan warga lainnya menikmati akses yang jauh lebih besar ke AS," ujar Pompeo dalam sebuah pernyataan.
Pompeo membatasi visa untuk sejumlah pejabat China yang 'secara substansial terkait', kecuali orang asing dari daerah Tibet.
Mengutip UU kerahasiaan AS, Departemen Luar Negeri menolak merilis nama para pejabat atau jumlah orang berpengaruh yang dimaksud.
Ketegangan antara AS dan China terus meningkat sehingga kedua negara memberlakukan sanksi pembatasan visa. Sebelumnya AS juga sempat menyatakan protes atas pemberlakuan UU Keamanan Nasional China terhadap Hong Kong, hingga isu etnis Uighur.
China mengatakan 'membebaskan secara damai' Tibet pada 1951, namun mayoritas warga Tibet menuding Beijing melakukan penindasan agama dan mengikis budaya mereka.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa warga Tibet hidup di bawah pengawasan ketat dengan ancaman penjara atau pelecehan atas identitas non-China, termasuk bagi mereka yang menyimpan gambar Dalai Lama. Beijing sejak 2008 melarang wartawan asing untuk mengujungi Tibet, bersamaan dengan gelombang protes di sana.
"AS mengirim Beijing pesan yang jelas bahwa ia (China) akan menghadapi konsekuensi atas pelanggaran hak asasi manusi dan pengucilan Tibet dari dunia luar," kata presiden kelompok HAM, Matteo Mecacci.
"Penindasan China terhadap rakyat Tibet tidak akan berhenti besok, bahkan dengan penerapan undang-undang. Tetapi tekanan internasional pada pemerintah China untuk membuka Tibet ke dunia luar adalah langkah vital untuk membawa keadilan dan HAM," tambahnya.*(red)
