Aufa Fadhillah, Demisioner Ketua HIPMA-KT Cab. Makassar angkat bicara soal OTT tersebut.
Menurutnya hal tersebut memang sudah tercium sejak lama. Bagaimana tidak, Eksekutif yang seharusnya di kontrol oleh Legislatif tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Inikan jelas menggambarkan sistem yang tidak sehat. Seharusnya DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah menjadi pengawas jalannya tata kelolah pemerintahan. Bukan malah bermesraan dan berdampak pada hilangnya fungsi DPRD", ungkap Aufa.
Lanjut Aufa "Kita harus jujur yah, bahwa di Kutai Timur yang kita cintai ini, praktek money politik kian subur. Masyarakat masih sangat mudah tergiring money politik di tiap pesta demokrasi. Ini membuktikan bahwa rendahnya pendidikan politik masyarakat Kutim hari ini", tegasnya.
Diketahui bahwa Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan sang istri Ence selaku Ketua DPRD Kutai Timur, oleh KPK di tetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur.
Aufa juga menambahkan, "Dampak dari rendahnya kesadaran politik masyarakat Kutai Timur yah seperti ini, budaya koruptif dan dinasti. Sehingga menghambat pembangunan daerah yang seharusnya bisa optimal malah jadi tambal sulam", tutupnya.*(red)
