Anggaran Penanganan Wabah Covid-19 Terindikasi Praktek KKN, Pemda Keerom Di Nilai Tidak Serius

(Sumber Foto : ufuktimur.net)

Upaya Pemerintah Kab. Keerom untuk melindungi rakyat dimasa pandemi covid-19, tidak sesuai sebagaimana mestinya. Dimana setelah di turunkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar 50 Milyar diduga ada kecurangan penyalahgunaan angaran dan terindikasi praktek KKN.

Indikasi tersebut disampaikan oleh Forum Peduli Pembangunan dan Demokrasi (FPPD) Provinsi Papua, bahwa "penyaluran APD tidak berbanding lurus dengan anggaran yang sangat fantastis. Seperti di RSUD Kwaingga yang hanya mendapatkan 25 set APD Lengkap dan 100 pcs Baju Cover All, Ini sangat minim, padahal RSUD Kwaingga adalah tempat dirujuknya pasien terpapar Covid-19", ungkap Panji Agung Salah satu Tim FPPD.

Pemda Kab. Keerom menganggarkan Bantuan Fasilitas Kesehatan kepada swasta dalam hal ini puskemas yakni sebesar 1 Milyar. Namun pernyataan salah satu Staf Administrasi Puskesmas St.Lusia yang menjadi satu-satunya puskesmas swasta di Keerom berbanding terbalik.

(Sumber Foto : ufuktimur.net)

Maria Angel Staf Administrasi Puskesmas St.Lusia tersebut dalam wawancaranya menyampaikan "Kami tidak pernah menerima bantuan apa- apa kalau kami membutuhkan sesuatu kami meminta kepada RS Dian Harapan," ungkapnya.

Valerianus Amandus salah satu mahasiswa asal Keerom menyampaikan "Hal ini membuktikan bahwa pemerintah kabupaten keerom tidak serius dalam penanganan wabah Covid-19. Karena banyak indikasi penyalahgunaan anggaran dan praktek KKN. Bahkan sampai saat ini, tidak ada klarifikasi dari pemda,"tegasnya.*(red)