KPK meminta Presiden terpilih Joko Widodo untuk menuntaskan beberapa kasus yang masih simpang siur.
Dilansir melalui tirto.id, kasus itu adalah dokumen buku merah milik pengusaha impor daging Basuki Hariman. Basuki adalah terdakwa kasus suap kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar pada Januari 2017. Suap itu terkait uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang akan menentukan nasib pengusaha importir daging macam Basuki.
 |
| Orasi Politik Jenderal Lapangan KPK, Sari Wahyuni. |
Dalam pernyataan sikap KPK yang ditanda tangani oleh Jenderal Lapangan, Sari Wahyuni, memaparkan perihal Buku Merah menjadi kontroversi karena ada 19 catatan transaksi untuk individu yang terkait dengan institusi Kepolisian RI.
Lanjut dalam pernyataan sikapnya, tidak hanya persoalan Polemik Buku Merah, KPK juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk ;
1. Memprioritaskan Pendidikan bukan Pembangunan.
2. Wujudkan kesehatan gratis, Bubarkan BPJS.
3. Mendesak MK untuk melakukan Judicial Review RUU KPK.
4. Ciptakan UU yang pro terhadap Buruh, Tani, dan Kaum miskin kota.
