Polemik panjang dipapua tak kunjung usai. Beberapa bulan terakhir ribuan personil TNI dan POLRI di berangkatkan ke Papua untuk melakukan penebalan keamanan.
Dari Sulawesi Selatan, Gerakan Revolusi Demokratik melakukan aksi unjuk rasa terkait persoalan yang terjadi di papua.
Aksi yang dipimpin oleh Rivand riang ini, membawa beberapa tuntutan persoalan papua yakni,
1. Hentikan pelanggaran HAM terhadap masyarakat papua.
2. Berikan solusi demokratis bagi rakyat papua untuk mengakhiri bertambahnya korban jiwa.
Selain itu Ketua Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD), Edy Dola yang di konfirmasi via WA, menyampaikan bahwa tidak hanya soal papua, negara kita hari ini, sedang darurat demokrasi, pungkasnya.
" Bagaimana tidak, kita lihat beberapa peristiwa terkait unjuk rasa mahasiswa di bulan september hingga oktober ini, banyak menelan korban dari pihak mahasiswa, namun negara seperti tidak serius mengungkap para oknum kepolisian yang melakukan kekerasan. Padahal sangat jelas telah melanggar prosedural pengamanan unjuk rasa, tutur Edy sapaan akrabnya.
Lanjut Edy, Tak hanya itu, yang paling parah hari ini adalah sektor ketenagakerjaan kita. Buruh semakin jauh dari kesejahteraannya, lahirnya PP 78 tentang pengupahan di tahun 2015, kemudian menekan kenaikan upah pekerja, padahal harga kebutuhan sehari-hari ini senantiasa mengalami kenaikan, paparnya.
Lonceng kematian itu mulai berbunyi, rancangan revisi UU Ketenagakerjaan, memperlihatkan ketidakberpihakan negara kepada kaum pekerja, tutup Edy.
Berikut file yang diterima tim redaksi dari Ketua KP-GRD, Edy Dola.
