KPPM (Koalisi perjuangan Pemuda Mahasiswa) acuhkan himbauan KAPOLRI yang meminta agar tidak ada aksi demonstrasi selama sepekan ini, menjelang pelantikan presiden terpilih periode 2019-2024. (18/10/19)
Di Jl. Sultan Alauddin Makassar, KPPM memilih bakar ban bekas sebagai bentuk kekecawaan terhadap janji-janji Presiden Joko Widodo.
Aksi tersebut menuntut janji politik Jokowi-JK dan merefleksi kembali visi dan misi Joko Widodo di periode sebelumnya tentang penuntasan kasus HAM yang terjadi di Indonesia.
Dalam pernyataan sikapnya KPPM meminta penuntasan beberapa peristiwa Mei 1998, tragedi Trisakti, penculikan 13 Aktivis 1996-1998, dan peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya. Selain itu KPPM juga meminta PBB untuk mengecam beberapa situasi dan konflik yang terjadi di Indonesia. Yakni kasus-kasus agraria serta tindakan represifitas aparat negara, yang membuat banyak masyarakat dan aktivis lingkungan di kriminalisasi.
Nurwahid selaku Jendral Lapangan, juga meminta kepada International Labour Organization (ILO) untuk memastikan upah buruh di Indonesia dinaikkan dan pemerintah Indonesia segera mencabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
" Presiden Joko Widodo bertanggung jawab penuh atas kematian beberapa mahasiswa dan pelajar yang di represif oleh pihak kepolisian dalam aksi September berdarah ", tegas Nurwahid.
