Aksi Front Mahasiswa Makassar di bawah jembatan Flyover Makassar, menuntut penegakan HAM dan stabilitas keamanan Negara di Tanah Papua. (2/9/19).
Dalam tuntutannya Front Mahasiswa Makassar menegaskan pentingnya penegakan HAM dalam upaya penanganan konflik di tanah papua. dari pernyataan sikap yang diterima tim redaksi, front tersebut meminta pemerintah untuk tidak melakukan pendekatan militeristik, sebab akan mengakumulasi amarah masyarakat di Papua.
Diketahui aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat di Papua, dipicu oleh ujaran Rasisme kepada mahasiswa papua di asrama papua surabaya.
Perkembangan terkini, pelaku ujaran kebencian di surabaya, TS dan SA telah ditahan pihak kepolisian.
Berikut pernyataan sikap Front Mahasiswa Makassar,
Hampir 50 tahun sudah, bumi cendrawasih bersama ibu pertiwi. Hidup berdampingan di perlihatkan rakyat papua dalam sikap-sikap menjunjung tinggi toleransi sebagai reinterpretasi dari bhinneka tunggal ika.
Ujaran kebencian yang menyinggung kemanusiaan adalah musuh seluruh umat manusia. Sebab apabila NKRI adalah Negara yang dibangun dengan semangat PERSATUAN maka, persoalan Suku, Ras, dan Agama menjadi sangat sensitif, sebab menghargai perbedaan adalah pokok persatuan. Jika bicara PERSATUAN haruslah kita menghargai perbedaan, mengutamakan sisi kemanusiaan. Sejatinya negara berdaulat adalah negara yang kuat secara ekonomi karena kemandiriannya. Kami mengecam semua tindakan yang menyinggung kesukuan, keagamaan, dan Ras. Buat apa bicara NKRI harga mati kalau selalu bertanya asal muasal daerah ?
Konflik di tanah Papua, bukan konflik baru. Berbicara Papua harus di lihat dari luar dan dalam. Indonesia merdeka pada 1945 sedang Papua integrasi ke Indonesia pasca Konfrensi Meja Bundar, berlanjut pada New York Agreement 1962 dan melalui PEPERA pada tahun 1969. Maka sebab itu, tidak bisalah asal bicara soal sejarah Papua. Harus ada referensi, bukan asal bicara NKRI harga mati, dalamilah sejarah agar kita tahu apa yang harus lakukan hari ini, untuk selamatkan masa depan. Gerakan pro referendum untuk kemerdekaan papua, bukan hanya menjadi keinginan sebagian masyarakat papua, tapi menjadi ambisi beberapa negara untuk turut serta, agar terjalin politik balas budi.
Pemerintah harus bijak dalam melakukan penanganan terkait konflik berkepanjangan seperti di papua. Bahwa pengakuan CIA ditahun 2016, tentang keterlibatannya dalam penggulingan Presiden Ir. Soekrno di tahun 1965 adalah sebuah skenario untuk mengambil hasil bumi di tanah Papua. Oleh sebab itu, Belajar dari berbagai peristiwa sejarah kelam di Indonesia, bahwa moncong senjata tidak akan pernah menyelesaikan masalah, malah menjadi luka, yang seperti Bom waktu.
Maka, kami dari Front Mahasiswa Makassar yang tergabung beberapa organisasi yakni GAM, PPM SULSEL, GAS, FPMB, PB KKMB, HPMT JENEPONTO, GRD, GPMI, OPM, KPPM, mengutuk keras tindakan RASISME, dan meminta untuk kembalikan stabilitas keamanan negara.
Tuntutan
1. Tegakkan supremasi hukum di tanah Papua
2. Tangkap dan bubarkan ormas yang melakukan tindakan rasial
3. Tegakkan kedaulatan RI di tanah Papua
4. Presiden harus mengutamakan pendekatan Ekonomi dan Kemanusiaan dalam penyelesaian konflik Papua
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
6. Hentikan tindakan REPRESIFITAS oleh TNI/POLRI terhadap masyarakat sipil di tanah Papua.
LAWAN RASISME !
LAWAN IMPERIALISME !
LAWAN FASISME !
Makassar, 2 September 2019
Juz An Abdur Rachman
Jenderal Lapangan
*(red)
