 |
| Foto : Ist. |
Corong Demokrasi,- Menanggapi aksi unjuk rasa mendukung RUU TNI Tahun 2025 yang dilakukan sekelompok masyarakat dengan mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Morowali.
Ketua Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali, Amrin, menegaskan jika aksi tersebut bukanlah representatif masyarakat sipil Kabupaten Morowali.
“Kita sama-sama berkomitmen bahwa pengesahan RUU TNI oleh DPR merupakan tindakan yang dapat melemahkan supremasi sipil. Itu sangat berbahaya bagi demokrasi,” ujar Amrin seperti dikutip dari Bilitan Morowali, Minggu (30/03/2025).
Amrin menyebut bahwa penolakan RUU TNI bukanlah tanda bahwa masyarakat sipil tidak cinta dengan TNI, namun hal itu bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme prajurit TNI agar lebih fokus dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman eksternal.
Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Morowali mendukung penuh RUU TNI Tahun 2025. Opini yang dibangun oleh peserta aksi, yakni seakan-akan tindakan menolak RUU TNI adalah upaya menghalangi usaha Presiden Prabowo dalam menghalangi pemberantasan mega korupsi adalah pernyataan yang menyesatkan publik. Sebab, tidak memiliki landasan yang konkret terkait argumen yang dibangun.
"RUU TNI yang melegitimasi personel TNI untuk menempati jabatan sipil malah bisa menjadi penyebab korupsi, sebab jabatan tersebut diraih bukan berlandaskan asas meritokrasi,” jelasnya.
Ikut masuknya personel TNI dalam perpolitikan mengingatkan kembali pada masa orde baru, yang mana presiden saat itu, Soeharto menjadikan militer memiliki fungsi lebih, yaitu sebagai alat pertahanan dan politik.
“Kita sama-sama berkomitmen bahwa pengesahan RUU TNI oleh DPR merupakan tindakan yang dapat melemahkan supremasi sipil. Itu sangat berbahaya bagi demokrasi,” ujar Amrin seperti dikutip dari Bilitan Morowali, Minggu (30/03/2025).
Amrin menyebut bahwa penolakan RUU TNI bukanlah tanda bahwa masyarakat sipil tidak cinta dengan TNI, namun hal itu bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme prajurit TNI agar lebih fokus dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman eksternal.
Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Morowali mendukung penuh RUU TNI Tahun 2025. Opini yang dibangun oleh peserta aksi, yakni seakan-akan tindakan menolak RUU TNI adalah upaya menghalangi usaha Presiden Prabowo dalam menghalangi pemberantasan mega korupsi adalah pernyataan yang menyesatkan publik. Sebab, tidak memiliki landasan yang konkret terkait argumen yang dibangun.
"RUU TNI yang melegitimasi personel TNI untuk menempati jabatan sipil malah bisa menjadi penyebab korupsi, sebab jabatan tersebut diraih bukan berlandaskan asas meritokrasi,” jelasnya.
Ikut masuknya personel TNI dalam perpolitikan mengingatkan kembali pada masa orde baru, yang mana presiden saat itu, Soeharto menjadikan militer memiliki fungsi lebih, yaitu sebagai alat pertahanan dan politik.
”Jika presiden ingin membangkitkan hal serupa, maka itu telah melecehkan demokrasi yang dasarnya adalah dialog, bukan komando,” ungkapnya.
Di akhir, Amrin menyampaikan, dalam menanggapi isu terkait disahkannya RUU TNI, mereka akan menggelar aksi yang masif dalam waktu dekat. Ia juga mengundang secara terbuka kepada Koordinator lapangan Aksi Mendukung RUU TNI di Bundaran KTM desa Bahomoni tadi, untuk berdebat terkait RUU TNI.
Di akhir, Amrin menyampaikan, dalam menanggapi isu terkait disahkannya RUU TNI, mereka akan menggelar aksi yang masif dalam waktu dekat. Ia juga mengundang secara terbuka kepada Koordinator lapangan Aksi Mendukung RUU TNI di Bundaran KTM desa Bahomoni tadi, untuk berdebat terkait RUU TNI.
“Kami tidak mengetahui siapa koordinator lapangannya, tetapi jika ia memiliki pandangan yang kuat mengenai penerimaan RUU TNI, maka seharusnya ia siap untuk berdebat,” tutupnya.
*(red)
