 |
| Foto : Ist. |
Diketahui demonstrasi tersebut terkait kelangkaan pupuk dan proses distribusi pupuk di Kabupaten Bone yang diduga tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Jimi Saputra selaku jendral lapangan menilai permasalahan ini harus menjadi atensi dari pihak terkait.
Keluhan masyarakat terkait kelangkaan pupuk maupun proses penyaluran yang tidak sesuai HET harus mendapatkan tindakan tegas dari pihak-pihak terkait termasuk Pupuk indonesia.
Dia mengatakan, masyarakat Kecamatan Bontocani dan sejumlah petani di Desa Tadangpalie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, mengeluhkan harga pupuk yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Mulai dari pupuk jenis Phonska dijual seharga Rp135.000/sak, sementara pupuk Urea mencapai Rp130.000 per sak. Padahal, harga normal kedua pupuk tersebut berkisar Rp125.000 per sak, termasuk biaya transportasi.
"Kami menduga ada permainan yang dilakukan oleh distributor maupun pengecer sehingga pupuk tidak didistribusikan secara baik dilain sisi sesuai harga eceran tertinggi (HET) juga ada dugaan pembiaran dari pihak-pihak terkait terlebih Pupuk indonesia sulsel," tutupnya.
Adapun tuntutan Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) yakni:
1. Mendesak Pupuk Indonesia untuk memutuskan kontrak kepada Distributor dan Pengecer yang mengakibatkan petani kesusahan mendapatkan pupuk bersubsidi maupun penjualan pupuk tidak sesuai dengan harga yang di tentukan.
2. Copot Direktur Pupuk Indonesia.
"Kami menduga ada permainan yang dilakukan oleh distributor maupun pengecer sehingga pupuk tidak didistribusikan secara baik dilain sisi sesuai harga eceran tertinggi (HET) juga ada dugaan pembiaran dari pihak-pihak terkait terlebih Pupuk indonesia sulsel," tutupnya.
Adapun tuntutan Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) yakni:
1. Mendesak Pupuk Indonesia untuk memutuskan kontrak kepada Distributor dan Pengecer yang mengakibatkan petani kesusahan mendapatkan pupuk bersubsidi maupun penjualan pupuk tidak sesuai dengan harga yang di tentukan.
2. Copot Direktur Pupuk Indonesia.
*(red)
