 |
| Foto : Ist |
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti berbagai persoalan, salah satunya terkait pemangkasan anggaran pendidikan yang dinilai semakin memperburuk kondisi pendidikan di daerah.
Menurut Ardian, pendidikan adalah sektor yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, bukan justru menjadi sasaran efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya akan memperparah ketimpangan pendidikan di daerah, di mana masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas, tenaga pengajar, serta akses yang memadai.
"Kami dengan tegas menolak efisiensi anggaran pendidikan di Sangatta. Saat ini saja, masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas, buku, serta kesejahteraan guru yang belum diperhatikan. Jika anggaran dikurangi, bagaimana pendidikan di daerah bisa berkembang?" ujar Ardian dalam orasinya.
Lebih lanjut, Ardian juga menyoroti penggunaan anggaran yang dinilai kurang transparan dan tidak tepat sasaran. Menurutnya, seharusnya pemerintah lebih fokus pada efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan, bukan malah memangkas anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
"Jangan sampai efisiensi ini justru menjadi alasan untuk mengurangi hak pendidikan bagi anak-anak di daerah. Kami mendesak pemerintah agar mengalokasikan anggaran dengan bijak dan memastikan bahwa dana pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat," tambahnya.
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Sangatta berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dan memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Ardian menegaskan bahwa jika kebijakan efisiensi anggaran ini tetap dilaksanakan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan terus menggelar aksi untuk menuntut hak pendidikan yang layak bagi masyarakat Sangatta.
"Kami akan terus bersuara dan mengawal kebijakan ini. Pendidikan yang berkualitas adalah investasi jangka panjang bagi bangsa, dan kami tidak akan membiarkan pemerintah mengorbankan masa depan generasi muda dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat," tutupnya.
(*)
