 |
| Foto: Ilustrasi |
Corong Demokrasi,- Pendidikan merupakan hak dasar yang tak bisa dipandang sebelah mata. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran serta pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat penting. Namun, apa yang terjadi di salah satu sekolah khusus saat ini justru menunjukkan sebaliknya, yang memunculkan berbagai macam dugaan.
Kepala sekolah, memiliki prinsip yang kontroversial, yaitu “TIDAK SEMUA ANGGARAN HARUS TRANSPARAN, TIDAK SEMUA KEPUTUSAN HARUS DIRAPATKAN.” Prinsip ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan para guru dan staf sekolah.
Transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan adalah hak yang seharusnya diberikan kepada setiap pihak yang terlibat, baik itu guru, staf, maupun orang tua siswa. Tanpa transparansi, rawan munculnya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan banyak pihak.
Selain itu, pengambilan keputusan yang tidak melalui rapat atau diskusi terbuka hanya akan menambah ketidakpastian di kalangan pendidik. Rasa ketidakpercayaan mulai tumbuh, dan hal ini menimbulkan keresahan serta prasangka-prasangka buruk tentang kebijakan yang diterapkan oleh pimpinan sekolah.
Jika dilihat dari sudut pandang manajemen pendidikan yang baik, sikap tertutup ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diharapkan. Setiap keputusan yang berkaitan dengan anggaran, kebijakan, dan perubahan penting di sekolah seharusnya dibahas bersama oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya untuk menjaga transparansi, tetapi juga untuk meningkatkan rasa saling percaya dan bekerja sama.
Dalam konteks yang lebih besar, kurangnya transparansi di lembaga pendidikan bisa berdampak buruk terhadap kualitas pendidikan itu sendiri. Ketika para guru dan staf merasa tidak dihargai atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, hal ini akan mengurangi motivasi mereka untuk bekerja maksimal. Lebih buruk lagi, jika anggaran yang digunakan tidak transparan, maka tidak ada jaminan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan benar-benar digunakan dengan tepat.
Dugaan korupsi bisa muncul dari ketidakjelasan ini, dan tentu saja, ini akan merugikan siswa yang menjadi pihak paling penting dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap prinsip kepemimpinan yang ada di salah satu Sekolah Swasta/Negeri Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan yang partisipatif harus menjadi langkah pertama untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, dan kualitas pendidikan di sekolah ini dapat berkembang sesuai harapan.
Dalam sebuah lembaga pendidikan, kepemimpinan yang baik bukan hanya soal mengambil keputusan secara sepihak, tetapi juga bagaimana membangun kolaborasi yang sehat di antara semua elemen yang ada. Pendidikan adalah tentang membangun kepercayaan dan transparansi, yang pada akhirnya akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas.
*Ary
.jpg)
.jpg)
