.jpg) |
| Foto : Ketua PBHI Sulsel, Dr. Andi Cibu Mattingara, S.H., M.H. |
Corong Demokrasi,- Ketua PBHI Sulawesi Selatan, Dr. Andi Cibu Mattingara, S.H., M.H, mengkritik pelaksanaan debat calon wali kota dan wakil wali Kota Makassar yang diadakan pada 26 Oktober 2024. Ia menilai bahwa KPU Kota Makassar tidak memprioritaskan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam debat tersebut.
Menurutnya, seharusnya KPU lebih peka terhadap pentingnya isu HAM dalam konteks kemajuan pemerintahan saat ini.
"Isu Hak Asasi Manusia seharusnya menjadi catatan penting dalam pembangunan pemerintah ke depan, mengingat semua sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan jangka panjang sangat erat kaitannya dengan HAM,” ungkapnya melalui pesan singkat kepada Corong Demokrasi, Sabtu, (26/10/2024.
Selain itu, ketua PBHI ini juga menyoroti pentingnya regulasi dan kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai HAM.
“Kebijakan yang dihasilkan harus mencerminkan misi pemenuhan dan penghargaan terhadap HAM, baik dalam regulasi maupun keputusan administratif,” tambahnya.
Selain itu, Dr. Andi mengungkapkan keprihatinan atas pemilihan tim panelis KPU Kota Makassar yang tidak memiliki latar belakang sebagai aktivis HAM atau fokus pada isu-isu tersebut. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman KPU mengenai pembangunan berkelanjutan yang berperspektif HAM, padahal hal ini sangat krusial di era sekarang.
Sebagai contoh konkret, ia menyebutkan wilayah Kampung Alla-Alla di Makassar, di mana keadilan bagi masyarakat setempat belum terpenuhi, termasuk tertutupnya akses jalan.
“Ini adalah bukti minimnya kepemimpinan yang berperspektif HAM. Masalah ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah, namun hingga kini belum ada penyelesaian sejak 2022,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dr. Andi menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan memenuhi HAM setiap warga negara.
Menurutnya, seharusnya KPU lebih peka terhadap pentingnya isu HAM dalam konteks kemajuan pemerintahan saat ini.
"Isu Hak Asasi Manusia seharusnya menjadi catatan penting dalam pembangunan pemerintah ke depan, mengingat semua sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan jangka panjang sangat erat kaitannya dengan HAM,” ungkapnya melalui pesan singkat kepada Corong Demokrasi, Sabtu, (26/10/2024.
Selain itu, ketua PBHI ini juga menyoroti pentingnya regulasi dan kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai HAM.
“Kebijakan yang dihasilkan harus mencerminkan misi pemenuhan dan penghargaan terhadap HAM, baik dalam regulasi maupun keputusan administratif,” tambahnya.
Selain itu, Dr. Andi mengungkapkan keprihatinan atas pemilihan tim panelis KPU Kota Makassar yang tidak memiliki latar belakang sebagai aktivis HAM atau fokus pada isu-isu tersebut. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman KPU mengenai pembangunan berkelanjutan yang berperspektif HAM, padahal hal ini sangat krusial di era sekarang.
Sebagai contoh konkret, ia menyebutkan wilayah Kampung Alla-Alla di Makassar, di mana keadilan bagi masyarakat setempat belum terpenuhi, termasuk tertutupnya akses jalan.
“Ini adalah bukti minimnya kepemimpinan yang berperspektif HAM. Masalah ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah, namun hingga kini belum ada penyelesaian sejak 2022,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dr. Andi menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan memenuhi HAM setiap warga negara.
*(red)
.jpg)
