 |
| Foto : Ist. |
Corong Demokrasi,- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan cita - cita kemerdekaan yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial.
"Urgensi dari kondisi tersebut yang seharusnya para Mahasiswa KKN itu fokus untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan pendidikan yang selama ini didapatkan di bangku perkuliahan justru dijadikan alat kepentingan oleh beberapa pihak dan secara tegas kami sampaikan Kepada penjabat Bupati Jeneponto untuk memulangkan seluruh Mahasiswa KKN Universitas Megarezky yang berada di Kabupaten Jeneponto," tambahnya.
Senada dengan itu, Karjo yang juga salah satu putra daerah dan juga kader FMR mengatakan bahwa secara pribadi mengapresiasi terkait dari pada pengabdian para mahasiswa (KKN) di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jeneponto.
Dalam menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia Emas 2045.
Pendidikan ialah investasi masa depan bangsa, sesuai dengan Rencana Strategis Pendidikan 2020 - 2024 Pendidikan diharapkan menjadi salah satu peningkatan untuk Indonesia Maju 2045.
Alih-alih berbicara peningkatan pendidikan, kendati yang terjadi justru pendidikan dijadikan alat politik untuk mendapatkan kekuasaan, sesuai apa yang terjadi terkait beberapa hari yang lalu salah satu kampus swasta di Makassar yakni YPI Universitas Megarezky Makassar melalui Wakil Ketua YPI Megarezky yang juga merupakan salah satu Bakal Calon Wakil Bupati Jeneponto melepas sebanyak 606 Mahasiswa yang akan menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai syarat penyelesaian studi di 39 desa yang berada di Kecamatan Arungkeke, Tarowang, Bangkala, Batang, Kelara dan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
Muh. Fikri Haikal Awaluddin selaku kader Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) yang juga merupakan putra daerah Kabupaten Jeneponto menyampaikan terkait kondisi yang terjadi saat ini khususnya di Kabupaten Jeneponto yang akan dilakukan pemilihan pemimpin baru Butta Turatea (Jeneponto).
Alih-alih berbicara peningkatan pendidikan, kendati yang terjadi justru pendidikan dijadikan alat politik untuk mendapatkan kekuasaan, sesuai apa yang terjadi terkait beberapa hari yang lalu salah satu kampus swasta di Makassar yakni YPI Universitas Megarezky Makassar melalui Wakil Ketua YPI Megarezky yang juga merupakan salah satu Bakal Calon Wakil Bupati Jeneponto melepas sebanyak 606 Mahasiswa yang akan menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai syarat penyelesaian studi di 39 desa yang berada di Kecamatan Arungkeke, Tarowang, Bangkala, Batang, Kelara dan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
Muh. Fikri Haikal Awaluddin selaku kader Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) yang juga merupakan putra daerah Kabupaten Jeneponto menyampaikan terkait kondisi yang terjadi saat ini khususnya di Kabupaten Jeneponto yang akan dilakukan pemilihan pemimpin baru Butta Turatea (Jeneponto).
 |
| Foto : Mahasiswa KKN Universitas Megarezky membentangkan spanduk yang diduga salah satu bakal calon wakil bupati Kabupaten Jeneponto 2024. |
Beberapa bakal calon sudah sudah mempersiapkan dan menjalankan strategi politiknya untuk memenangkan momentum pilkada kali ini. Mulai dari melakukan sosialisasi kepada Masyarakat dan pemasangan spanduk para bakal calon di beberapa titik di Kabupaten Jeneponto.
Haikal sapaan akrabnya menyoroti terkait strategi politik yang dilakukan salah satu bakal calon dan calon wakil bupati Jeneponto yakni dengan jabatan dimiliki di salah satu kampus swasta di Kota Makassar itu justru menjadikan mahasiswanya untuk mendapatkan kekuasaan, hal demikian jelas melenceng dari nawacita pendidikan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Berdasarkan kondisi yang terjadi pemasangan spanduk Posko KKN dengan menampilkan salah satu foto bakal wakil calon bupati menuai kontroversi di masyarakat dan dibeberapa desa justru menolak hal demikian dan juga berdampak kurang baik bagi mahasiswa yang akan melakukan KKN.
Haikal sapaan akrabnya menyoroti terkait strategi politik yang dilakukan salah satu bakal calon dan calon wakil bupati Jeneponto yakni dengan jabatan dimiliki di salah satu kampus swasta di Kota Makassar itu justru menjadikan mahasiswanya untuk mendapatkan kekuasaan, hal demikian jelas melenceng dari nawacita pendidikan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Berdasarkan kondisi yang terjadi pemasangan spanduk Posko KKN dengan menampilkan salah satu foto bakal wakil calon bupati menuai kontroversi di masyarakat dan dibeberapa desa justru menolak hal demikian dan juga berdampak kurang baik bagi mahasiswa yang akan melakukan KKN.
"Setelah melihat secara historis beberapa tahun sebelumnya KKN Universitas Megarezky terkait Spanduk Posko KKN itu tidak pernah melakukan hal demikian, sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa ini bagian dari strategi politik hingga hal ini menjadi sorotan kami bersama selalu masyarakat Jeneponto," ujar Muh. Fikri Haikal Awaluddin kepada Corong Demokrasi, Senin (05/08/2024).
"Urgensi dari kondisi tersebut yang seharusnya para Mahasiswa KKN itu fokus untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan pendidikan yang selama ini didapatkan di bangku perkuliahan justru dijadikan alat kepentingan oleh beberapa pihak dan secara tegas kami sampaikan Kepada penjabat Bupati Jeneponto untuk memulangkan seluruh Mahasiswa KKN Universitas Megarezky yang berada di Kabupaten Jeneponto," tambahnya.
Senada dengan itu, Karjo yang juga salah satu putra daerah dan juga kader FMR mengatakan bahwa secara pribadi mengapresiasi terkait dari pada pengabdian para mahasiswa (KKN) di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jeneponto.
Menurutnya, memang itu betul pengabdian yang berdasar pada tanggung jawab moral sebagai mahasiswa yang selaras dengan nilai luhur dari pada pendidikan itu sendiri, kan tetapi kerap kali semua nilai-nilai baik yang ada itu selalu dicederai oleh beberapa oknum yang mempunyai niatan lain dan tentu apa yang terjadi sekarang membuat nalar kritis kita sebagai mahasiswa bertanya tanya tentang apa yang terjadi di daerah kita.
"Beberapa bakal calon bupati mencoba untuk mengambil keuntungan daripada itu semua dengan mencari popularitas lewat KKN mahasiswa yang tak seharusnya dan selayaknya itu di lakukan pada momen seperti ini karena dapat mencederai nilai-nilai luhur pendidikan itu sendiri bersamaan dengan nilai-nilai demokrasi yang ada," pungkas Karjo.
Sementara itu, Rian selaku ketua umum Front Mahasiswa Revolusioner menegaskan secara kelembagaan akan melakukan langkah strategis sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sementara itu, Rian selaku ketua umum Front Mahasiswa Revolusioner menegaskan secara kelembagaan akan melakukan langkah strategis sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Untuk saat ini kami menyampaikan yakni mendesak pihak penjabat Bupati Jeneponto untuk memulangkan semua mahasiswa KKN Megarezky untuk menghindari berbagai konflik yang akan terjadi demi menyambut momentum pilkada yang damai dan tentram," tutupnya.
*(red)
