 |
| Foto : Ist. |
Corong Demokrasi,- Aliansi Mahasiswa Merdeka menggelar aksi unjuk rasa di Fly Over Makassar dan kantor LLDIKTI Wilayah lX di Jl. Perintis Kemerdekaan terkait mahasiswa KKN Megarezky di Kabupaten Jeneponto yang akhir-akhir ini membuat gaduh, Kamis (08/09/2024).
"Kami akan mengkaji lebih jauh lagi terkait tindakan asusila terhadap dunia pendidikan yang dilakukan Mohammad Noer Alim Qalby demi memenuhi hasrat berkuasanya, tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan aksi unjuk rasa di KPU dan Bawaslu terkait tindakan Muhammad Noer Alim Qalby yang telah mempolitisir kegiatan KKN mahasiswa Megarezky," tutupnya.
Aksi mahasiswa KKN Megarezky yang mempersuasi masyarakat di lokasi KKN untuk memilih salah satu balon kandidat wakil bupati di Kabupaten Jeneponto.
Issang selaku jendral Aliansi Mahasiswa Merdeka mengatakan bahwa aksi mahasiswa KKN Megarezky yang mempromosikan salah satu kandidat bakal calon wakil bupati di Kabupaten Jeneponto dengan menampilkan gambar dan foto salah satu bakal kandidat berpotensi membuat gaduh dan mengganggu proses tahapan pemilukada.
"Berangkat dari upaya itu Aliansi Mahasiswa Merdeka melakukan investigasi lapangan sehingga menemukan fakta bahwa mahasiswa KKN Megarezky dijadikan mesin politik oleh pihak kampus secara terstruktur dan massif," ujar Issang.
"Berangkat dari upaya itu Aliansi Mahasiswa Merdeka melakukan investigasi lapangan sehingga menemukan fakta bahwa mahasiswa KKN Megarezky dijadikan mesin politik oleh pihak kampus secara terstruktur dan massif," ujar Issang.
"Temuan kami di lapangan memang ada perintah birokrat kampus untuk mengarahkan mahasiswa KKN untuk mengkampanyekan Muhammad Noer Alim Qalby Alimudin karena setiap kegiatan mahasiswa KKN diinstruksikan dari prodi masing-masing untuk memposting setiap kegiatan dengan hastag kita Qalby Jeneponto bisa yang kami temukan dalam dalam beberapa grup watshap," pungkasnya.
Lebih lanjut, Issang menyampaikan bahwa upaya birokrasi kampus Universitas Megarezky melibatkan kegiatan KKN menjadi agenda politik praktis menciderai Tri Dharma pendidikan serta menjadi preseden yang buruk bagi seluruh perguruan tinggi di republik ini pada umumnya terkhusus Kota Makassar.
Lebih lanjut, Issang menyampaikan bahwa upaya birokrasi kampus Universitas Megarezky melibatkan kegiatan KKN menjadi agenda politik praktis menciderai Tri Dharma pendidikan serta menjadi preseden yang buruk bagi seluruh perguruan tinggi di republik ini pada umumnya terkhusus Kota Makassar.
"Kuliah Kerja Nyata (KKN) itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Tetapi hari ini rektor Universitas Megarezky yang berkepentingan di pilbup Kab. Jeneponto itu telah menjadikan mahasiswa KKN Megarezky untuk kerja-kerja politik praktis, jelas ini berlawanan dengan tujuan utama KKN dan Tri Dharma Pendidikan," tegasnya.
Adapun tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Merdeka, mereka mengutuk keras civitas akademika Universitas Megarezky serta menuntut rektor Universitas Megarezky untuk mundur dari jabatannya dan mendesak LLDIKTI wilayah lX untuk memberikan sanksi tegas terhadap universitas Megarezky yang telah mempolitisir kegiatan KKN secara terstruktur dan massif.
Sebelum membubarkan diri, Issang menyampaikan bahwa aksi hari ini adalah aksi prakondisi dan akan mengkaji lebih lanjut mengenai upaya non litigasi dan litigasi terkait KKN mahasiswa Universitas Megarezky yang dipolitisasi.
Sebelum membubarkan diri, Issang menyampaikan bahwa aksi hari ini adalah aksi prakondisi dan akan mengkaji lebih lanjut mengenai upaya non litigasi dan litigasi terkait KKN mahasiswa Universitas Megarezky yang dipolitisasi.
"Kami akan mengkaji lebih jauh lagi terkait tindakan asusila terhadap dunia pendidikan yang dilakukan Mohammad Noer Alim Qalby demi memenuhi hasrat berkuasanya, tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan aksi unjuk rasa di KPU dan Bawaslu terkait tindakan Muhammad Noer Alim Qalby yang telah mempolitisir kegiatan KKN mahasiswa Megarezky," tutupnya.
Diketahui Universitas Megarezki melepas mahasiswa KKN sejumlah 606 orang mahasiswa yang terdiri dari 4 fakultas yang disebar di Kabupaten Jeneponto di 39 desa yang tersebar di kelurahan Arungkeke, Bangkala, Batang, Kelara, Tarowang dan Turatea yang berlangsung selama satu bulan mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2024.
*(red)
