 |
| Foto : Ist. |
Corong Demokrasi,- Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD-KK MOROWALI) mendesak Kejaksaan Negeri (KEJARI) Morowali untuk tegas dan segera mempercepat penyelesaian kasus dugaan korupsi yang telah merugikan keuangan Daerah hingga Miliaran Rupiah.
Dana yang bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan kepada Perusahaan Daerah (PERUSDA) dengan nilai sebesar Rp 2 miliar, kasus ini belum mendapat hasil maksimal dari proses yang telah berjalan cukup lama.
"Kepala kejaksaan selalunya menunda proses penyelesaian kasus ini, bahkan terhitung sejak tanggal 29/5/24 pihak Kejari telah menyampaikan jika proses ini akan diungkap ke publik dalam waktu dua hari kedepan, senin atau selasa mendatang ini tersangka akan sudah ditetapkan, namun pada faktanya proses ini berjalan berbulan-bulan, bahkan sangat tidak sesuai dengan peryataan dari pihak kejari itu sendiri," ujar Arya selaku anggota GRD-KK MOROWALI kepada Corong Demokrasi, Sabtu (13/07/2024).
Arya juga menambahkan bahwa kami dari GRD-KK Morowali meminta pihak kejari segera bertindak tegas terhadap kasus korupsi di Perusda ini, karena sangat jelas telah merugikan daerah dan merugikan kita semua, uang Rp 2 miliar tentunya bukan jumlah sedikit untuk kita diamkan apalagi ketika kejari sebagai instansi yang kita harapkan bisa menjadi instansi yang bisa memutus mata rantai korupsi di Kab. Morowali tidak mampu menyelesaikan maka yakin dan percaya akan lebih banyak yang melakukan tindakan korupsi di Daerah.
"Dari beberapa penyampaian di media onlina bahwa hasil penyidikan yang telah dilakukan kejari hingga saat ini telah ada dua orang yang menjadi tersangka sebagai pelaku dugaan tindak pidana korupsi," pungkasnya.
Arya juga menambahkan dari hasil ini masi banyak yang perlu kita kawal bersama, secara khusus proses hukum yang akan berjalan kedepannya ini jangan sampai ada permainan antara pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan pihak kejari Morowali.
Dana yang bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan kepada Perusahaan Daerah (PERUSDA) dengan nilai sebesar Rp 2 miliar, kasus ini belum mendapat hasil maksimal dari proses yang telah berjalan cukup lama.
"Kepala kejaksaan selalunya menunda proses penyelesaian kasus ini, bahkan terhitung sejak tanggal 29/5/24 pihak Kejari telah menyampaikan jika proses ini akan diungkap ke publik dalam waktu dua hari kedepan, senin atau selasa mendatang ini tersangka akan sudah ditetapkan, namun pada faktanya proses ini berjalan berbulan-bulan, bahkan sangat tidak sesuai dengan peryataan dari pihak kejari itu sendiri," ujar Arya selaku anggota GRD-KK MOROWALI kepada Corong Demokrasi, Sabtu (13/07/2024).
Arya juga menambahkan bahwa kami dari GRD-KK Morowali meminta pihak kejari segera bertindak tegas terhadap kasus korupsi di Perusda ini, karena sangat jelas telah merugikan daerah dan merugikan kita semua, uang Rp 2 miliar tentunya bukan jumlah sedikit untuk kita diamkan apalagi ketika kejari sebagai instansi yang kita harapkan bisa menjadi instansi yang bisa memutus mata rantai korupsi di Kab. Morowali tidak mampu menyelesaikan maka yakin dan percaya akan lebih banyak yang melakukan tindakan korupsi di Daerah.
"Dari beberapa penyampaian di media onlina bahwa hasil penyidikan yang telah dilakukan kejari hingga saat ini telah ada dua orang yang menjadi tersangka sebagai pelaku dugaan tindak pidana korupsi," pungkasnya.
Arya juga menambahkan dari hasil ini masi banyak yang perlu kita kawal bersama, secara khusus proses hukum yang akan berjalan kedepannya ini jangan sampai ada permainan antara pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan pihak kejari Morowali.
Menurutnya, apalagi kepala Kejaksaan (Kejari) akan menyampaikan siapa-siapa yang terlibat dan motif lainya nanti memakan waktu cukup lama, tentunya hal ini sangat mencurigakan karena kejari selalu mengulur-ulur waktu, dan ini secara tidak langsung memberikan ruang kepada tersangka untuk bisa diselamatkan agar tidak mendapat sangsi hukum sebagaimana yang berlaku.
"Kami dari GRD- KK Morowali dengan tegas mendesak Kejari Morowali jika seterusnya dan ke depannya terdapat ruang negosiasi kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan korupsi seperti ini maka tidak ada lagi yang patut kita percayai terhadap hadirnya Kejari, apalagi semua proses hukum hanya berjalan sekedar formalitas saja tanpa ada putusan penyelesaian kasus yang maksimal," tegasnya.
"Sehingga banyaknya kasus-kasus dugaan korupsi di Morowali saat ini Kejari harus bertindak cepat dan tegas dalam menuntaskan kasus kasus korupsi Morowali, tetapi jika kejari sendiri yang selalu mengulur bahkan kasus yang mereka tangani berjalan lama dan tidak ada hasil ahir maka patut kita curigai ada apa didalam tubuh kejari," tutupnya.
"Kami dari GRD- KK Morowali dengan tegas mendesak Kejari Morowali jika seterusnya dan ke depannya terdapat ruang negosiasi kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan korupsi seperti ini maka tidak ada lagi yang patut kita percayai terhadap hadirnya Kejari, apalagi semua proses hukum hanya berjalan sekedar formalitas saja tanpa ada putusan penyelesaian kasus yang maksimal," tegasnya.
"Sehingga banyaknya kasus-kasus dugaan korupsi di Morowali saat ini Kejari harus bertindak cepat dan tegas dalam menuntaskan kasus kasus korupsi Morowali, tetapi jika kejari sendiri yang selalu mengulur bahkan kasus yang mereka tangani berjalan lama dan tidak ada hasil ahir maka patut kita curigai ada apa didalam tubuh kejari," tutupnya.
*(red)
