 |
| Foto : Ist. |
Corong Demokrasi,- Aliansi Pemerhati Pendidikan Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Senin, (15/07/2024).
Aksi unjuk rasa tersebut terkait dengan adanya dugaan kasus korupsi pembangunan sekolah.
Yayat selaku jenderal lapangan mengatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi dari lembaga PPM dan GPAM menunjukkan bahwa diduga adanya kejanggalan pada proyek pembangunan sekolah melalui dana Swakelola tipe 1 tahun anggaran 2023.
Aksi unjuk rasa tersebut terkait dengan adanya dugaan kasus korupsi pembangunan sekolah.
Yayat selaku jenderal lapangan mengatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi dari lembaga PPM dan GPAM menunjukkan bahwa diduga adanya kejanggalan pada proyek pembangunan sekolah melalui dana Swakelola tipe 1 tahun anggaran 2023.
Menurutnya, bahwa salah satunya adalah keterlibatan minim masyarakat lokal dalam pekerjaan tersebut, ironisnya banyak pekerja yang diduga bukan berasal dari lingkungan sekitar.
"Kami menduga adanya kongkalikong antara pihak terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba dengan kontraktor yang terlibat dalam Pembangunan Sekolah DAK dan Swakelola Tipe 1 Tahun Anggaran 2023 yang kami anggap sudah idak sesuai dengan SOP," ujar Yayat.
Adapun tuntutan yang dibawa oleh Aliansi Pemerhati Pendidikan Sul-Sel menuntut dan mempertegas kepada Kejati Sul-Sel :
1. Mendesak Kejati Sulsel untuk membentuk tim investigasi khusus atas dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus (DAK) dan swakelola tipe 1 Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba tahun anggaran 2023.
2. Meminta Kejati Sulsel untuk segera panggil dan periksa kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba beserta kontraktor yang terlibat.
3. Mendesak Kejati Sulsel membentuk tim investigasi lapangan untuk periksa bangunan sekolah yang tidak sesuai spesifikasi.
"Kami menduga adanya kongkalikong antara pihak terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba dengan kontraktor yang terlibat dalam Pembangunan Sekolah DAK dan Swakelola Tipe 1 Tahun Anggaran 2023 yang kami anggap sudah idak sesuai dengan SOP," ujar Yayat.
Adapun tuntutan yang dibawa oleh Aliansi Pemerhati Pendidikan Sul-Sel menuntut dan mempertegas kepada Kejati Sul-Sel :
1. Mendesak Kejati Sulsel untuk membentuk tim investigasi khusus atas dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus (DAK) dan swakelola tipe 1 Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba tahun anggaran 2023.
2. Meminta Kejati Sulsel untuk segera panggil dan periksa kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba beserta kontraktor yang terlibat.
3. Mendesak Kejati Sulsel membentuk tim investigasi lapangan untuk periksa bangunan sekolah yang tidak sesuai spesifikasi.
*(red)
