 |
| Foto:Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) |
Corong Demokrasi,- konflik masyarakat adat dan pemerintah kembali terulang, saat ini ramai diperbincangkan di media sosial guna membantu masyarakat adat Marga Awyu dan Woro di Boven Digoel Provinsi Papua Selatan
Konflik ini bermula dari hutan seluas 36.094 hektar yang berlokasi di boven Digoel Papua Selatan akan dibabat untuk pembukaan lahan perkebunan sawit oleh PT Indo Asiana Lestari. Suku Awyu dan Woro yang merupakan salah satu dari ratusan masyarakat adat di Papua Selatan merasa kehidupan mereka akan terancam oleh adanya proyek tersebut. Oleh karena itu mereka melakukan perlawanan.
Menangapai hal itu Ketua Gerakan Revolusi Demokratik Komite Persiapan Kota Jayapura Valerianus S.Pd.,M.Pd dengan tegas turut menolak ijin pembukaan perkebunan kelapa sawit, sebab menurutnya pemerintah berupaya merusak hutan dan tanah adat tempat bertahan hidup untuk sebagian besar masyarakat, Ia juga meyakini bahwa ini merupakan pintu masuk bagi berbagai perusahaan yang akan menduduki daerah Papua.
"Kami menolak rancangan pemerintah pusat atas ijin yang dikeluarkan untuk membuka perkebunan kelapa sawit di daerah Boven Digoel Provinsi Papua Selatan kami menilai pembukaan tersebut akan berdampak buruk bagi generasi bangsa Papua 30 tahun yang akan datang, kami menduga ini merupakan bagian dari strategi pemerintah agar perusahaan yang lain dapat masuk ke tanah Papua sebab hinga saat ini setiap program pemerintah selalu mengorbankan rakyat,"Tegas Valeri saat di wawancarai oleh Corong Demokrasi Pada Selasa (4/06/2024) di Hotel Aston Jl. Percetakan Negara, Kota Jayapura, Papua.
", Selain itu kami memandang bahwa pemerintah saat ini sangatlah serakah dan tidak adil dalam menentukan kebijakan serta dalam mengeluarkan ijin pembukaan lahan sawit dan tambang sehingga banyak daerah-daerah dan pemukiman masyarakat yang menjadi korban yang pada akhirnya berujung pada perampasan lahan adat,"Ujarnya.
"Hutan seluas 36.094 hektar yang akan dibabat untuk pembukaan lahan perkebunan sawit itu, bayangkan saja ibaratkan separuh daerah jakarta di babat habis, ini akan berdampak besar bukan hanya kepada alam dan hewan saja, namun berdampak besar kepada manusia terlebih khususnya masyarakat suku Awyu dan Woro " Lanjut Valeri.
"Tentunya kami dari Gerakan Revolusi Demokratik Komite Persiapan Kota Jayapura serta seluruh komite sektor yang berada di seluruh Indonesia, berkomitmen akan terus menyuarakan penolakan serta akan melaksanakan aksi di beberapa daerah, tentunya ini merupakan sikap kita atas rentetan peristiwa perampasan, dan penindasan bangsa ini terhadap tanah adat, bukan hanya di Papua namun masih ada beberapa daerah di Indonesia mengalami hal yang serupa," Pungkasnya.
"Kami menolak rancangan pemerintah pusat atas ijin yang dikeluarkan untuk membuka perkebunan kelapa sawit di daerah Boven Digoel Provinsi Papua Selatan kami menilai pembukaan tersebut akan berdampak buruk bagi generasi bangsa Papua 30 tahun yang akan datang, kami menduga ini merupakan bagian dari strategi pemerintah agar perusahaan yang lain dapat masuk ke tanah Papua sebab hinga saat ini setiap program pemerintah selalu mengorbankan rakyat,"Tegas Valeri saat di wawancarai oleh Corong Demokrasi Pada Selasa (4/06/2024) di Hotel Aston Jl. Percetakan Negara, Kota Jayapura, Papua.
", Selain itu kami memandang bahwa pemerintah saat ini sangatlah serakah dan tidak adil dalam menentukan kebijakan serta dalam mengeluarkan ijin pembukaan lahan sawit dan tambang sehingga banyak daerah-daerah dan pemukiman masyarakat yang menjadi korban yang pada akhirnya berujung pada perampasan lahan adat,"Ujarnya.
"Hutan seluas 36.094 hektar yang akan dibabat untuk pembukaan lahan perkebunan sawit itu, bayangkan saja ibaratkan separuh daerah jakarta di babat habis, ini akan berdampak besar bukan hanya kepada alam dan hewan saja, namun berdampak besar kepada manusia terlebih khususnya masyarakat suku Awyu dan Woro " Lanjut Valeri.
"Tentunya kami dari Gerakan Revolusi Demokratik Komite Persiapan Kota Jayapura serta seluruh komite sektor yang berada di seluruh Indonesia, berkomitmen akan terus menyuarakan penolakan serta akan melaksanakan aksi di beberapa daerah, tentunya ini merupakan sikap kita atas rentetan peristiwa perampasan, dan penindasan bangsa ini terhadap tanah adat, bukan hanya di Papua namun masih ada beberapa daerah di Indonesia mengalami hal yang serupa," Pungkasnya.
Selain itu ia juga berharap kepada seluruh pemuda, mahasiswa dan masyakat papua untuk lebih peka terhadap kondisi daerah masing-masing, terlebih khususnya dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi.
,"Ya semua bergantung pada seluruh masyarakat dan seluruh Mahasiswa dan pemuda Papua, sudah saatnya kita bergandengan tangan untuk menyikapi persoalan - persoalan ini, perijinan pembukaan perkebunan kelapa sawit penebangan hutan dan lainnya akan terus terjadi yang nantinya akan berujung pada kerusakan ekosistem, dan tidak adanya tempat tinggal bagi anak cucu, ini juga akan menjadi permasalahan dan konflik berkepanjangan di daerah-daerah yang terdampak, ingat Papua bukan tanah kosong,"tutup Valeri
(Ary)
