 |
| Foto : Ist. |
Corong Demokrasi,- Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) melakukan aksi prakondisi di Jl. Perintis Kemerdekaan, BTP, Selasa (02/04/2024).
Aksi tersebut mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil pilpres 2024.
Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan bertuliskan "Batalkan Hasil Pilpres 2024 dan Tolak Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI"
Jenderal lapangan Jibril Kurniawan mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut merupakan ketidakpuasan rakyat terkait hasil pilpres 2024 yang banyak terjadi indikasi kecurangan.
Menurutnya, indikasi kecurangan itu dilakukan oleh presiden Joko Widodo dengan menggunakan kekuatan politik untuk menekan baik kepolisian, TNI dan juga beberapa kepala daerah untuk menangkan capres nomor urut 02.
"Pilpres 2024 adalah salah satu pilpres yang paling terburuk pasca reformasi 98. Pasalnya seorang kepala negara yang seharusnya netral dalam pemilu itu terlibat langsung mengkampanyekan capres tertentu," ujar Jibril Kurniawan.
"Kami menilai upaya - upaya ini semakin mengancam demokrasi Indonesia yang direbut dengan berdarah-darah demi melanggengkan nepotisme," tambahnya.
Lebih lanjut, Jibril Kurniawan menegaskan bahwa KP-GRD akan terus mengawal hasil pilpres 2024 yang diduga terjadi banyak kecurangan.
"Kami secara kelembagaan KP-GRD menyatakan sikap tegas tidak ada ucapan damai menyikapi hasil pilpres 2024. Karena pilpres 2024 sama sekali tidak memberikan dampak positif bagi rakyat yang ada hanya ancaman bagi demokrasi Indonesia," tutupnya.
Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan bertuliskan "Batalkan Hasil Pilpres 2024 dan Tolak Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI"
Jenderal lapangan Jibril Kurniawan mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut merupakan ketidakpuasan rakyat terkait hasil pilpres 2024 yang banyak terjadi indikasi kecurangan.
Menurutnya, indikasi kecurangan itu dilakukan oleh presiden Joko Widodo dengan menggunakan kekuatan politik untuk menekan baik kepolisian, TNI dan juga beberapa kepala daerah untuk menangkan capres nomor urut 02.
"Pilpres 2024 adalah salah satu pilpres yang paling terburuk pasca reformasi 98. Pasalnya seorang kepala negara yang seharusnya netral dalam pemilu itu terlibat langsung mengkampanyekan capres tertentu," ujar Jibril Kurniawan.
"Kami menilai upaya - upaya ini semakin mengancam demokrasi Indonesia yang direbut dengan berdarah-darah demi melanggengkan nepotisme," tambahnya.
Lebih lanjut, Jibril Kurniawan menegaskan bahwa KP-GRD akan terus mengawal hasil pilpres 2024 yang diduga terjadi banyak kecurangan.
"Kami secara kelembagaan KP-GRD menyatakan sikap tegas tidak ada ucapan damai menyikapi hasil pilpres 2024. Karena pilpres 2024 sama sekali tidak memberikan dampak positif bagi rakyat yang ada hanya ancaman bagi demokrasi Indonesia," tutupnya.
*(red)
