 |
| Foto : Ist. |
Corong Demokrasi,- PBHI Sulsel bersama warga kampung Alla-Alla mendatangi Kantor DPRD Kota Makassar, adapun maksud kedatangan kami PBHI Sulsel bersama warga yang dimana jalan yang 2 (dua) tahun lalu menjadi akses keluar masuknya warga ditutup dengan pagar beton oleh seseorang yang mengaku telah membeli secara keseluruhan lokasi yang warga tempati.
Sebagai warga yang peduli terhadap kehidupan bersama, dengan tegas menyatakan sikap kami, untuk menghentikan penutupan akses jalan warga di Kampung Alla-Alla, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang saat ini masih berlangsung. Penutupan ini telah menciptakan ketidaknyamanan, menghambat mobilitas, dan merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Kami memandang bahwa akses jalan yang terbuka merupakan hak dasar warga untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Penutupan akses jalan warga di Kampung Alla-Alla ini tidak hanya menghambat pergerakan kendaraan, tetapi juga merugikan hak-hak warga yang bermukim disana, seperti terhambatnya hak untuk mengakses pendidikan (anak-anak bersekolah) dan kesehatan (banjir) serta menciptakan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari (pendapatan kerja menurun) dan hak atas lingkungan yang sehat.
Selain itu, kami medesak pihak yang bertanggung jawab untuk membongkar tembok yang menutupi akses jalan warga masyarakat sekitar, mulai dari kelurahan, kecamatan, dan DPRD Kota tidak menemukan hasil atau titik terang untuk diupayakannya pembongkaran yang sedari awal telah dimintakan warga yang didampingi PBHI Sulsel di kantor Syamsul Bahri saat mediasi akan tetapi tidak ada hasil yang didapat.
Olehnya itu setelah demonstrasi di DPRD Kota Makassar pada 31 Januari lalu, kami akan mendatangi Dinas Tata Ruang Bangunan Kota Makassar pada 12 Februari mendatang dengan iring-ringan demonstrasi sebab dari pemerintah setempat dan bahkan kantor DPRD Kota Makassar belum juga menuai hasil yang masyarakat tuntut.
“Akan tetapi yang sangat kami sayangkan apa yang menjadi hasil dari pertemuan di Kantor DPRD Kota Makassar, kami hanya diminta untuk menunggu setelah selesainya Pemilu yang berlangsung 14 Februari yang akan datang ini dan menjanjikan akan secepatnya dilakukan RDP tersebut, dengan alasan bahwa semua Anggota Dewan sedang mengikuti Bimtek disalah satu Hotel yang tidak jauh dari Kantor DPRD Kota dan lagi sibuk-sibuknya mereka mencari suara untuk dapat terpilihnya kembali dipemilu yang akan berlangsung ini, sedangkan warga yang bermukim di lokasi tersebut tidak butuh lagi waktu lama, mengingat sudah hampir 2 tahun lamanya akses warga ditutup, sehingga diakibatkan ancaman banjir yang tiap saat menghantui mereka dimusim hujan seperti ini," ujar ketua PBHI Sul-Sel Dr. Andi Cibu M, S.H., M.H.
"Kami meyakini bahwa dengan menghentikan penutupan akses jalan, dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama demi kesejahteraan bersama," tutupnya.
Bahwa adapun yang menjadi tuntutan kami sebagai berikut:
1. Mengecam pak Syamsul Bahari Sirajuddin yang juga kakak Kandung dari mantan walikota makassar Pak IAS yang melakukan penutupan akses jalan warga di Kampung Alla-Alla.
2. Mendesak Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar untuk melakukan pembongkaran dan pnertiban terhadap tembok yang menutupi akses jalan warga.
3. Meminta kepada Bapak Syamsul Bahri agar lebih mengendapnkan Kemanusiaan demi kepentingan warga dan medesak agar segera membongkar tembok yang menghalangi akses jalan warga Kampung Alla-Alla.
Sebagai warga yang peduli terhadap kehidupan bersama, dengan tegas menyatakan sikap kami, untuk menghentikan penutupan akses jalan warga di Kampung Alla-Alla, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang saat ini masih berlangsung. Penutupan ini telah menciptakan ketidaknyamanan, menghambat mobilitas, dan merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Kami memandang bahwa akses jalan yang terbuka merupakan hak dasar warga untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Penutupan akses jalan warga di Kampung Alla-Alla ini tidak hanya menghambat pergerakan kendaraan, tetapi juga merugikan hak-hak warga yang bermukim disana, seperti terhambatnya hak untuk mengakses pendidikan (anak-anak bersekolah) dan kesehatan (banjir) serta menciptakan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari (pendapatan kerja menurun) dan hak atas lingkungan yang sehat.
Selain itu, kami medesak pihak yang bertanggung jawab untuk membongkar tembok yang menutupi akses jalan warga masyarakat sekitar, mulai dari kelurahan, kecamatan, dan DPRD Kota tidak menemukan hasil atau titik terang untuk diupayakannya pembongkaran yang sedari awal telah dimintakan warga yang didampingi PBHI Sulsel di kantor Syamsul Bahri saat mediasi akan tetapi tidak ada hasil yang didapat.
Olehnya itu setelah demonstrasi di DPRD Kota Makassar pada 31 Januari lalu, kami akan mendatangi Dinas Tata Ruang Bangunan Kota Makassar pada 12 Februari mendatang dengan iring-ringan demonstrasi sebab dari pemerintah setempat dan bahkan kantor DPRD Kota Makassar belum juga menuai hasil yang masyarakat tuntut.
“Akan tetapi yang sangat kami sayangkan apa yang menjadi hasil dari pertemuan di Kantor DPRD Kota Makassar, kami hanya diminta untuk menunggu setelah selesainya Pemilu yang berlangsung 14 Februari yang akan datang ini dan menjanjikan akan secepatnya dilakukan RDP tersebut, dengan alasan bahwa semua Anggota Dewan sedang mengikuti Bimtek disalah satu Hotel yang tidak jauh dari Kantor DPRD Kota dan lagi sibuk-sibuknya mereka mencari suara untuk dapat terpilihnya kembali dipemilu yang akan berlangsung ini, sedangkan warga yang bermukim di lokasi tersebut tidak butuh lagi waktu lama, mengingat sudah hampir 2 tahun lamanya akses warga ditutup, sehingga diakibatkan ancaman banjir yang tiap saat menghantui mereka dimusim hujan seperti ini," ujar ketua PBHI Sul-Sel Dr. Andi Cibu M, S.H., M.H.
"Kami meyakini bahwa dengan menghentikan penutupan akses jalan, dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama demi kesejahteraan bersama," tutupnya.
Bahwa adapun yang menjadi tuntutan kami sebagai berikut:
1. Mengecam pak Syamsul Bahari Sirajuddin yang juga kakak Kandung dari mantan walikota makassar Pak IAS yang melakukan penutupan akses jalan warga di Kampung Alla-Alla.
2. Mendesak Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar untuk melakukan pembongkaran dan pnertiban terhadap tembok yang menutupi akses jalan warga.
3. Meminta kepada Bapak Syamsul Bahri agar lebih mengendapnkan Kemanusiaan demi kepentingan warga dan medesak agar segera membongkar tembok yang menghalangi akses jalan warga Kampung Alla-Alla.
*(red)
