 |
| Foto : Aksi unjuk rasa Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat di Flyover Makassar, Senin (12/02/2024). |
Corong Demokrasi,- Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) melakukan aksi unjuk rasa menentang keras dinasti politik rezim Joko Widodo.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di pertigaan Jl. Hertasning-Pettarani, KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan di Flyover Makassar, Senin (12/02/2024).
Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan bertuliskan "Seret Presiden Dari Istana" sambil bergantian melakukan orasi politik.
Jenderal lapangan Aliansi KERAMAT Jimi Saputra mengatakan bahwa aksi unjuk rasa tersebut adalah salah satu bentuk keresahan rakyat terhadap rezim Joko Widodo yang melakukan manuver politik untuk melanggengkan kekuasaannya.
Menurutnya, mulai dari meloloskan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan mengerahkan aparaturs negara untuk memenangkan putranya di pilpres 2024 ada salah satu upaya untuk terus melanggengkan kekuasaan dan mengabaikan hak asasi manusia.
"Kami dari Aliansi KERAMAT menilai bahwa manuver politik yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo akan berpotensi menimbulkan pemilu 2024 yang curang demi melanggengkan kekuasaan dinasti politik lewat Gibran Rakabuming Raka," ujar Jimi Saputra.
"Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi kalau ketua KPU RI saat ini juga tersandera kasus. Hal akan mengakibatkan setiap keputusan yang diambil akan ada intervensi politik dari rezim saat ini," pungkasnya.
Usai satu jam melakukan aksi didepan Perum Bulog, massa aksi Aliansi KERAMAT bergeser menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sul-Sel.
Massa aksi mendesak KPU Sulsel untuk secara tegas bersumpah dan menyatakan sikap apabila di pemilu 2024 terdapat kecurangan, maka akan mengundurkan diri, namun perwakilan dari KPU Sulsel tidak berani untuk menyatakan sikap.
Massa aksi bergeser ke titik aksi terakhir yaitu Flyover Makassar. Sambil bergantian melakukan orasi politik, massa aksi mengultimatum rezim Joko Widodo serta aparatur negara untuk bersikap netral dalam pemilu 2024.
"Kami mengultimatum pemerintah dan juga aparatur negara agar bersikap netral dalam pemilu 2024. Dan mendesak pemerintah agar segera mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dalam pembuatannya tidak melibatkan partisipasi bermakna dari seluruh elemen masyarakat," tutup Jimi Saputra.
Adapun sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) yakni PMBI, GRD, FORMASI, SPN, FMR, KAMIPARHO, GPAM, GEMPAK HAM, KOMRAD, BEM FE UNIVERSITAS PATOMPO Makassar, dengan membawa isu tuntutan yakni Rakyat Bersatu, Seret Presiden Dari Istana dengan isu turunan.
1. Lawan Dinasti Politik.
2. Rombak struktur negara.
3. Cekal investasi asing.
4. Copot Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, jika terbukti tidak netral.
5. Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja.
6. Selamatkan demokrasi.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di pertigaan Jl. Hertasning-Pettarani, KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan di Flyover Makassar, Senin (12/02/2024).
Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan bertuliskan "Seret Presiden Dari Istana" sambil bergantian melakukan orasi politik.
Jenderal lapangan Aliansi KERAMAT Jimi Saputra mengatakan bahwa aksi unjuk rasa tersebut adalah salah satu bentuk keresahan rakyat terhadap rezim Joko Widodo yang melakukan manuver politik untuk melanggengkan kekuasaannya.
Menurutnya, mulai dari meloloskan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan mengerahkan aparaturs negara untuk memenangkan putranya di pilpres 2024 ada salah satu upaya untuk terus melanggengkan kekuasaan dan mengabaikan hak asasi manusia.
"Kami dari Aliansi KERAMAT menilai bahwa manuver politik yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo akan berpotensi menimbulkan pemilu 2024 yang curang demi melanggengkan kekuasaan dinasti politik lewat Gibran Rakabuming Raka," ujar Jimi Saputra.
"Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi kalau ketua KPU RI saat ini juga tersandera kasus. Hal akan mengakibatkan setiap keputusan yang diambil akan ada intervensi politik dari rezim saat ini," pungkasnya.
 |
| Foto : Massa aksi aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) membentangkan spanduk tuntutan di jembatan flyover Makassar. |
Lebih lanjut, Jimi Saputra mengatakan, sikap presiden Joko Widodo yang melakukan cawe-cawe terhadap capres tertentu semakin memberi ancaman bagi demokrasi Indonesia yang dicapai dengan berdarah-darah dan taruhan nyawa.
"Kami Aliansi KERAMAT secara tegas menyatakan sikap mendesak presiden Joko Widodo untuk segera mundur," tambahnya.
"Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, perampasan ruang hidup rakyat di Rempang -Galang Batam, Poco Leok Manggarai NTT dan sekian banyak kasus lainnya menjadi gambaran bahwa rezim Joko Widodo adalah rezim yang otoriter dan sudah sepantasnya juga Jokowi harus mundur," tegasnya.
Usai satu jam melakukan aksi didepan Perum Bulog, massa aksi Aliansi KERAMAT bergeser menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sul-Sel.
Massa aksi mendesak KPU Sulsel untuk secara tegas bersumpah dan menyatakan sikap apabila di pemilu 2024 terdapat kecurangan, maka akan mengundurkan diri, namun perwakilan dari KPU Sulsel tidak berani untuk menyatakan sikap.
Massa aksi bergeser ke titik aksi terakhir yaitu Flyover Makassar. Sambil bergantian melakukan orasi politik, massa aksi mengultimatum rezim Joko Widodo serta aparatur negara untuk bersikap netral dalam pemilu 2024.
"Kami mengultimatum pemerintah dan juga aparatur negara agar bersikap netral dalam pemilu 2024. Dan mendesak pemerintah agar segera mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dalam pembuatannya tidak melibatkan partisipasi bermakna dari seluruh elemen masyarakat," tutup Jimi Saputra.
Adapun sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) yakni PMBI, GRD, FORMASI, SPN, FMR, KAMIPARHO, GPAM, GEMPAK HAM, KOMRAD, BEM FE UNIVERSITAS PATOMPO Makassar, dengan membawa isu tuntutan yakni Rakyat Bersatu, Seret Presiden Dari Istana dengan isu turunan.
1. Lawan Dinasti Politik.
2. Rombak struktur negara.
3. Cekal investasi asing.
4. Copot Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, jika terbukti tidak netral.
5. Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja.
6. Selamatkan demokrasi.
*(don)
.jpg)
