 |
| Foto : Ist. |
Corong Demokrasi,- WALHI Sulsel menggelar focus group discussion (FGD) dengan tema "Bussines and Human Right" di Cafe Masegana Makassar, Selasa (30/01/2024).
FGD tersebut juga dihadiri oleh warga sebagai peserta yang terdampak langsung akibat dari aktivitas korporasi yang tinggal di daerah pesisir Galesong, Kaluku Bodoa dan Pulau Kodingareng.
Pada kesempatan FGD tersebut Ketua PBHI Sulawesi Selatan memberi penjelasan soal pemerataan perkembangan relasi antara Bisnis dan HAM sebagai bagian dari misi dunia (PBB) untuk melindungi masyarakat pesisir dan pulau-palau kecil.
Lebih lanjut, ketua PBHI Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa perlunya pemerataan pemahaman soal Bisnis dan HAM baik Pemerintah sebagai pembuat produk regulasi dan Korporasi sebagai subjek hukum dalam pertanggungjawabannya terhadap dampak yang di alami oleh masyarakat dan lingkungan.
"Keberlangsungan Bisnis dan HAM pada perkembangan globalisasi menjadi indikator bahwa pentingnya memperhatikan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengingat perubahan iklim menjadi problem bersama akibat dari situasi perkembangan korporasi yang menggurita yang tidak berpersepektif Hak Asasi Manusia," ujar ketua PBHI Sul-Sel Dr. Andi Cibu M, S.H., M.H.
Dalam FGD tersebut turut menghadirkan beberapa narasumber yakni ketua PBHI Sul-Sel Dr. Andi Cibu M, S.H., M.H. Kepala Pusat Studi Perubahan Iklim LPPM UNHAS Ir. Rijal M. Idrus, M.Sc., Ph.D. Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir Sulawesi Selatan Dr. Ir. Abdul Muas, M.Si.
FGD tersebut juga dihadiri oleh warga sebagai peserta yang terdampak langsung akibat dari aktivitas korporasi yang tinggal di daerah pesisir Galesong, Kaluku Bodoa dan Pulau Kodingareng.
Pada kesempatan FGD tersebut Ketua PBHI Sulawesi Selatan memberi penjelasan soal pemerataan perkembangan relasi antara Bisnis dan HAM sebagai bagian dari misi dunia (PBB) untuk melindungi masyarakat pesisir dan pulau-palau kecil.
Lebih lanjut, ketua PBHI Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa perlunya pemerataan pemahaman soal Bisnis dan HAM baik Pemerintah sebagai pembuat produk regulasi dan Korporasi sebagai subjek hukum dalam pertanggungjawabannya terhadap dampak yang di alami oleh masyarakat dan lingkungan.
"Keberlangsungan Bisnis dan HAM pada perkembangan globalisasi menjadi indikator bahwa pentingnya memperhatikan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengingat perubahan iklim menjadi problem bersama akibat dari situasi perkembangan korporasi yang menggurita yang tidak berpersepektif Hak Asasi Manusia," ujar ketua PBHI Sul-Sel Dr. Andi Cibu M, S.H., M.H.
*(red)
