 |
| Foto : Ist. |
Corong Demokrasi,- Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) melakukan aksi unjuk rasa di batas kota Gowa-Makassar, Jumat (26/01/2024).
Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan bertuliskan "Tolak Politik Dinasti Selamatkan Demokrasi"
Jenderal lapangan Joinal Tombi, mengatakan langkah presiden Joko Widodo menempatkan anaknya sebagai calon wakil presiden merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi 1998 secara nyata selain mengkhianati konstitusi yang dilahirkan dari semangat anti KKN.
Menurutnya, lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres menunjukkan ada campur tangan Joko Widodo untuk terus melanggengkan kekuasaan.
"Majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres berpotensi menimbulkan pemilu 2024 diragukan berjalan secara netral, sebab Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Presiden boleh kampanye, penyataan tersebut berindikasi keberpihakan kekuasaan," ujarnya.
"Dan ini membuktikan Joko Widodo secara terang-terangan mengiyakan politik dinasti dan dengan kewenangan yang dimiliki menekan instansi terkait untuk mengamankan kepentingan modal di 2024," tambahnya.
Lebih lanjut, Joinal Tombi mengatakan sikap presiden Joko Widodo yang tidak netral ini merusak demokrasi dan menodai prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap Pemangku Kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Dengan mengutak-atik hukum yang berlaku untuk meloloskan anaknya sebagai cawapres akan semakin berdampak buruk terhadap demokrasi Indonesia," tutupnya.
Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan bertuliskan "Tolak Politik Dinasti Selamatkan Demokrasi"
Jenderal lapangan Joinal Tombi, mengatakan langkah presiden Joko Widodo menempatkan anaknya sebagai calon wakil presiden merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi 1998 secara nyata selain mengkhianati konstitusi yang dilahirkan dari semangat anti KKN.
Menurutnya, lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres menunjukkan ada campur tangan Joko Widodo untuk terus melanggengkan kekuasaan.
"Majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres berpotensi menimbulkan pemilu 2024 diragukan berjalan secara netral, sebab Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Presiden boleh kampanye, penyataan tersebut berindikasi keberpihakan kekuasaan," ujarnya.
"Dan ini membuktikan Joko Widodo secara terang-terangan mengiyakan politik dinasti dan dengan kewenangan yang dimiliki menekan instansi terkait untuk mengamankan kepentingan modal di 2024," tambahnya.
Lebih lanjut, Joinal Tombi mengatakan sikap presiden Joko Widodo yang tidak netral ini merusak demokrasi dan menodai prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap Pemangku Kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Dengan mengutak-atik hukum yang berlaku untuk meloloskan anaknya sebagai cawapres akan semakin berdampak buruk terhadap demokrasi Indonesia," tutupnya.
*(red)
