 |
| Foto : Ketua PBHI Sul-Sel, Dr. Andi Cibu M, SH.MH. |
Corong Demokrasi,- Kita tahu, bahwa instrumen HAM di Indonesia cukup memadai dalam norma tertulisnya. Namun pada perjalanannya HAM di Indonesia masih jauh dari kata pemajuan, penegakan dan bahkan penyelesaian HAM masa lalu.
Melalui momentum hari HAM ini, ketua PBHI Sul-Sel Dr. Andi Cibu M, S.H.. M.H. memberikan catatan singkat mengenai kasus pelanggaran HAM.
Melalui momentum hari HAM ini, ketua PBHI Sul-Sel Dr. Andi Cibu M, S.H.. M.H. memberikan catatan singkat mengenai kasus pelanggaran HAM.
Kasus pelanggaran HAM masa lalu masih mengisahkan cerita dan rasa trauma bagi keluarga korban.
Mulai dari sektor UU yang telah di undangkan masih banyak yang tidak berperspektif HAM dan bahkan bertentangan dengan prinsip HAM, semisal UU Omnibus Law, begitu juga halnya dibeberapa aturan-aturan lain.
Di sektor gerakan masyarakat sipil misalnya, cenderung terpenjarakan bahkan ruang-ruang demokrasi menjadi terhimpit dan berujung kriminalisasi, salah satunya Haris-Fatia yang menjadi korban dari otoriternya negara.
Sementara itu, penggunaan kekuatan TNI-Polri yang masih terbilang tidak berdasar pada pendekatan HAM, arogansi yang berujung kekerasan sering dipertontonkan seperti yang terjadi pulau Rempang Batam dan Labuan Bajo, NTT.
Juga seperti kasus yang ada di Polda sulsel, penganiayaan dosen UMI. Padahal Komnas HAM telah merilis bahwa kejadian tersebut merupakan pelanggaran HAM, namun sampai saat ini belum menemui titik terang.
Bagaimana mungkin dimasa mendatang Negara menjamin pemajuan dan tegaknya HAM di Indonesia bila kasus HAM masa lalu dan bahkan masa kini belum juga terselesaikan. Itu artinya negara gagal dalam melakukan penegakan HAM di Indonesia.
Di sektor gerakan masyarakat sipil misalnya, cenderung terpenjarakan bahkan ruang-ruang demokrasi menjadi terhimpit dan berujung kriminalisasi, salah satunya Haris-Fatia yang menjadi korban dari otoriternya negara.
Sementara itu, penggunaan kekuatan TNI-Polri yang masih terbilang tidak berdasar pada pendekatan HAM, arogansi yang berujung kekerasan sering dipertontonkan seperti yang terjadi pulau Rempang Batam dan Labuan Bajo, NTT.
Juga seperti kasus yang ada di Polda sulsel, penganiayaan dosen UMI. Padahal Komnas HAM telah merilis bahwa kejadian tersebut merupakan pelanggaran HAM, namun sampai saat ini belum menemui titik terang.
Bagaimana mungkin dimasa mendatang Negara menjamin pemajuan dan tegaknya HAM di Indonesia bila kasus HAM masa lalu dan bahkan masa kini belum juga terselesaikan. Itu artinya negara gagal dalam melakukan penegakan HAM di Indonesia.
*(red)
