 |
| Foto : Ist. |
Corong Demokrasi,- Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) melakukan aksi unjuk rasa menolak politik dinasti di Jl. Sultan Alauddin Makassar, Kamis (07/12/2023).
Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan bertuliskan "Tolak Politik Dinasti, Bubarkan KPK, Copot Kapolri dan Turunkan Jokowi" sambil bergantian melakukan orasi.
Jenderal lapangan Azis mengatakan aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk keresahan rakyat terhadap situasi politik yang tidak lagi mengedepankan kepentingan rakyat.
Menurutnya, lolosnya Gibran sebagai cawapres menunjukkan ada campur tangan Joko Widodo untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu di 2024.
"Kami menduga bahwa dibalik terbitnya keputusan soal syarat batas usia capres dan cawapres baru-baru ini adalah keputusan politis untuk kepentingan dinasti politik. Tentunya semua ini sudah dirancang untuk melanggengkan kekuasaan," ujar Azis.
Azis juga menyinggung terkait penegakan hukum di tubuh komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang dinilai hanya mengusut kasus-kasus by order.
"Kami menilai KPK hari ini tidak lagi hadir sebagai penegak hukum yang baik dalam memberantas korupsi. KPK hanya mengusut kasus-kasus pesanan elit politik. Terbukti ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan semakin membuat rakyat tidak percaya lagi pada KPK," tambahnya.n
"Sehingga sangat baik apabila KPK dibubarkan saja kemudian institusi kepolisian dan kejaksaan yang kembali diperkuat untuk memberantas korupsi," pungkasnya.
Lebih lanjut, Azis juga menyoroti soal netralitas aparat kepolisian yang diduga terlibat dalam upaya untuk menangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil.
"Berbagai media massa memberitakan kepolisian diperalat untuk menangkan salah satu Paslon capres-cawapres. Jika hal ini terbukti, maka kita sebagai rakyat Indonesia boikot pemilu 2024," tutupnya.
Adapun tuntutan yang dibawa yakni:
1. Hentikan Politik Dinasti.
2. Bubarkan KPK.
3. Mendesak Presiden Joko Widodo segera mundur.
4. Mendesak Kapolri Segera Mundur.
Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan bertuliskan "Tolak Politik Dinasti, Bubarkan KPK, Copot Kapolri dan Turunkan Jokowi" sambil bergantian melakukan orasi.
Jenderal lapangan Azis mengatakan aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk keresahan rakyat terhadap situasi politik yang tidak lagi mengedepankan kepentingan rakyat.
Menurutnya, lolosnya Gibran sebagai cawapres menunjukkan ada campur tangan Joko Widodo untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu di 2024.
"Kami menduga bahwa dibalik terbitnya keputusan soal syarat batas usia capres dan cawapres baru-baru ini adalah keputusan politis untuk kepentingan dinasti politik. Tentunya semua ini sudah dirancang untuk melanggengkan kekuasaan," ujar Azis.
Azis juga menyinggung terkait penegakan hukum di tubuh komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang dinilai hanya mengusut kasus-kasus by order.
"Kami menilai KPK hari ini tidak lagi hadir sebagai penegak hukum yang baik dalam memberantas korupsi. KPK hanya mengusut kasus-kasus pesanan elit politik. Terbukti ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan semakin membuat rakyat tidak percaya lagi pada KPK," tambahnya.n
"Sehingga sangat baik apabila KPK dibubarkan saja kemudian institusi kepolisian dan kejaksaan yang kembali diperkuat untuk memberantas korupsi," pungkasnya.
Lebih lanjut, Azis juga menyoroti soal netralitas aparat kepolisian yang diduga terlibat dalam upaya untuk menangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil.
"Berbagai media massa memberitakan kepolisian diperalat untuk menangkan salah satu Paslon capres-cawapres. Jika hal ini terbukti, maka kita sebagai rakyat Indonesia boikot pemilu 2024," tutupnya.
Adapun tuntutan yang dibawa yakni:
1. Hentikan Politik Dinasti.
2. Bubarkan KPK.
3. Mendesak Presiden Joko Widodo segera mundur.
4. Mendesak Kapolri Segera Mundur.
*(red)
