 |
| Foto : Ist. |
Aksi tersebut terkait polemik kasus korupsi penyalahgunaan bantuan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) tahun anggaran 2022 di Kabupaten Bulukumba, yang diketahui berdasarkan perhitungan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kabupaten Bulukumba telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 698.853.200.
Jendral lapangan, Jimi Saputra menyampaikan bahwa kasus yang terjadi di Kabupaten Bulukumba tersebut sudah lama bergulir, namun sampai hari ini belum ada pemeriksaan terhadap salah satu anggota DPR RI Fraksi PKS berinisial AAP.
Menurutnya, Kejari Bulukumba memang telah mengumumkan tiga tersangka pada kasus tersebut, ketiga tersangka yang ditetapkan antara lain ZP yang merupakan pejabat Dinas Pertanian Bulukumba sekaligus ketua tim pengelola UPPO tahun anggaran 2022. Serta, AM dan JN yang merupakan pelaksana kegiatan dalam program UPPO untuk sembilan kelompok tani penerima di Kabupaten Bulukumba tersebut. Tetapi kami dari Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik menduga bahwa masih ada oknum lain yang juga terlibat pada kasus UPPO tersebut.
"Kami menduga bahwa ada salah satu oknum anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, yaitu saudara AAP terlibat pada kasus tersebut. Karena hingga saat ini dirinya belum memberikan keterangan terkait dengan Dana Aspirasinya yang telah dikorupsi oleh beberapa tersangka lainnya di kabupaten Bulukumba," ujar Jimi.
"Kehadiran kami di depan kantor DPW PKS Sulsel menuntut Pengurus DPW PKS untuk memberikan klarifikasi terkait polemik kasus korupsi penyalahgunaan bantuan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) tahun anggaran 2022 di Kabupaten Bulukumba yang telah menyeret nama salah satu kadernya," tambahnya.
Lebih lanjut, Jimi menyampaikan, kami meminta Pengurus DPW PKS Sulsel perlu memberikan klarifikasi atas dugaan keterlibatan saudara AAP terkait dana aspirasi yang bermasalah di Kabupaten Bulukumba tersebut. Karena Dana Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di kabupaten Bulukumba Tahun 2022 tersebut adalah Anggaran Aspirasi DPR RI AAP, maka sangat penting pengurus DPW PKS Sulsel memberikan klarifikasi.
"Kami pastikan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa pada hari Rabu di depan kantor DPW PKS Sulsel dan Kejati Sulsel,sampai kasus ini selesai," tutupnya.
Adapun tuntuan Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik adalah sebagai berikut:
1. Mendesak Pengurus DPW Partai PKS memberikan klarifikasi terkait kasus program Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) yang berasal dari dana aspiras saudara AAP anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS yang di duga bermasalah.
2. Mendesak DPW PKS untuk sama-sama kawal kasus unit Pengelolaan pupuk organi (UPPO) di Kabupaten Bulukumba.
*(red)
