 |
| Foto : Ist. |
Hal itu disampaikan langsung oleh ketua KPK Firli Bahuri di gedung Merah Putih KPK, Kamis (15/6/2023). Dia juga memastikan akan menuntaskan seluruh perkara.
2. Novian Hari Subagio, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3. Lernhard Febrian Sirait, staf PPK.
4. Abdullah, Bendahara Pengeluaran.
5. Christa Handayani Pangaribowo, Bendahara Pengeluaran.
6. Rokhmat Annashikhah, staf PPK.
7. Beni Arianto, Operator SPM.
8. Hendi, bagian Penguji Tagihan.
9. Haryat Prasetyo, bagian PPABP.
10. Maria Febri Valentine, Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi.
"KPK ingin menyampaikan bahwa KPK memang telah melakukan penyelidikan terkait dengan perizinan IUP," ujar Firli Bahuri.
Namun Firli tidak memberikan penjelasan secara terperinci terkait kasus tersebut. Dia pun menyerahkan penyelidikan kepada tim KPK yang bekerja.
"Saya tidak mau mendahului Pak Asep (Asep Guntur Rahayu, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK), karena Pak Asep masih bekerja," katanya.
"Pada saatnya kita akan sampaikan hasilnya," tambahnya
Firli juga membantah adanya kebocoran informasi dalam pengusutan tersebut. Ia pun membuktikan bisa mengungkap kasus dalam korupsi pemotongan tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Dan saya kira, kalau terkait dengan kebocoran informasi tadi tidak relevan, karena buktinya kita bisa ungkap kasusnya, perkara yang bisa kita selesaikan kita tahan sekarang," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM. Para tersangka itu diduga melakukan manipulasi dana sehingga terjadi kerugian negara mencapai Rp 27 miliar.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan Kementerian ESDM merealisasikan tukin sebesar Rp 221 miliar selama 2020-2022. Selama periode itu, para tersangka diduga melakukan manipulasi dan menerima pembayaran tukin yang tidak sesuai.
Dalam proses pengajuan anggaran, para tersangka itu diduga tidak menyertai data dan dokumen pendukung. Alhasil, dari tukin yang seharusnya dibayarkan sekitar Rp 1,3 miliar menjadi sekitar Rp 29 miliar.
"Bahwa dalam proses pengajuan anggarannya, diduga tidak disertai dengan data dan dokumen pendukung, serta melakukan manipulasi. Sehingga dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 1.399.928.153, namun, pada faktanya yang dibayarkan sebesar Rp 29.003.205.373. Akibat perbuatan tersebut oleh para tersangka telah terjadi selisih atau kelebihan sebesar Rp 27.603.277.720. Dan ini menimbulkan kerugian negara," tuturnya.
Sembilan dari 10 tersangka tersebut langsung ditahan KPK. Para tersangka itu pun disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun 10 orang tersangka tersebut adalah:
1. Priyo Andi Gularso, Subbagian Perbendaharaan/PPSPM.
Namun Firli tidak memberikan penjelasan secara terperinci terkait kasus tersebut. Dia pun menyerahkan penyelidikan kepada tim KPK yang bekerja.
"Saya tidak mau mendahului Pak Asep (Asep Guntur Rahayu, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK), karena Pak Asep masih bekerja," katanya.
"Pada saatnya kita akan sampaikan hasilnya," tambahnya
Firli juga membantah adanya kebocoran informasi dalam pengusutan tersebut. Ia pun membuktikan bisa mengungkap kasus dalam korupsi pemotongan tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Dan saya kira, kalau terkait dengan kebocoran informasi tadi tidak relevan, karena buktinya kita bisa ungkap kasusnya, perkara yang bisa kita selesaikan kita tahan sekarang," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM. Para tersangka itu diduga melakukan manipulasi dana sehingga terjadi kerugian negara mencapai Rp 27 miliar.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan Kementerian ESDM merealisasikan tukin sebesar Rp 221 miliar selama 2020-2022. Selama periode itu, para tersangka diduga melakukan manipulasi dan menerima pembayaran tukin yang tidak sesuai.
Dalam proses pengajuan anggaran, para tersangka itu diduga tidak menyertai data dan dokumen pendukung. Alhasil, dari tukin yang seharusnya dibayarkan sekitar Rp 1,3 miliar menjadi sekitar Rp 29 miliar.
"Bahwa dalam proses pengajuan anggarannya, diduga tidak disertai dengan data dan dokumen pendukung, serta melakukan manipulasi. Sehingga dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 1.399.928.153, namun, pada faktanya yang dibayarkan sebesar Rp 29.003.205.373. Akibat perbuatan tersebut oleh para tersangka telah terjadi selisih atau kelebihan sebesar Rp 27.603.277.720. Dan ini menimbulkan kerugian negara," tuturnya.
Sembilan dari 10 tersangka tersebut langsung ditahan KPK. Para tersangka itu pun disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun 10 orang tersangka tersebut adalah:
1. Priyo Andi Gularso, Subbagian Perbendaharaan/PPSPM.
2. Novian Hari Subagio, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3. Lernhard Febrian Sirait, staf PPK.
4. Abdullah, Bendahara Pengeluaran.
5. Christa Handayani Pangaribowo, Bendahara Pengeluaran.
6. Rokhmat Annashikhah, staf PPK.
7. Beni Arianto, Operator SPM.
8. Hendi, bagian Penguji Tagihan.
9. Haryat Prasetyo, bagian PPABP.
10. Maria Febri Valentine, Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi.
.jpg)
