 |
| Foto : Ist. |
Corong Demokrasi,- Aksi unjuk rasa Poros Rakyat Mamasa (PRM) menyambut hari jadi Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat yang ke-21 tahun pada Sabtu, (11/3) di kantor Bupati Mamasa berujung ricuh Jumat (10/3/2023).
Aksi yang diprakarsai oleh sejumlah pemuda Kabupaten Mamasa sebagai bentuk merefleksikan 21 tahun Kabupaten Mamasa terbentuk dimulai dari simpang 5 menuju Kantor Bupati Mamasa.
Aksi dimulai pada pukul 09.00 di simpang 5 setelah itu pada pukul 10.00 massa aksi bergeser menuju kantor bupati Mamasa.
Jendral lapangan Aminadab mengatakan aksi ini dilakukan lantaran usia Kabupaten Mamasa yang sudah memasuki 21 tahun, namun masih banyak ketimpangan sosial terjadi dalam hal pembangunan.
Menurutnya, di masa pemerintahan Ramlan Badawi pembangunan infrastruktur jalan maupun gaji honorer guru serta sertifikasi guru, tenaga kesehatan di Kabupaten Mamasa tidak pernah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
"Aksi ini sebagai bentuk merefleksikan 21 tahun Kabupaten Mamasa dan sebagai bentuk evaluasi terhadap jalannya pemerintahan daerah Kab. Mamasa. Karena kami melihat masih banyak ketimpangan sosial yang terjadi namun pemerintah daerah hanya menutup mata," tegasnya.
Selang beberapa jam massa aksi bergantian melakukan orasi di depan kantor bupati Mamasa. Sekitar pukul 13.00 terjadi kericuhan antara massa aksi dan aparat kepolisian yang berjaga. Kericuhan itu terjadi lantaran massa aksi hendak mengambil ban untuk dibakar didepan kantor bupati Kabupaten Mamasa.
Dari kericuhan tersebut 3 massa aksi ditangkap paksa aparat kepolisian dan dibawa masuk kedalam gedung kantor bupati untuk diamankan, namun berselang satu jam kemudian aparat kepolisian kembali membebaskan 3 massa aksi tersebut.
Jendral lapangan Poros Rakyat Mamasa (PRM) menegaskan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Mamasa pada puncak perayaan hari jadi Kabupaten Mamasa yang ke-21.
"Kami akan kembali besok pada puncak perayaan hari jadi Kabupaten Mamasa. Karena tidak selayaknya kita berhuru-hara melalui event-event yang dibuat oleh Pemda untuk menutupi ketimpangan sosial yang terjadi di Kabupaten Mamasa," tegas Aminadab.
Adapun beberapa organisasi gerakan yang tergabung dalam POROS RAKYAT MAMASA yaitu GRD-KK Mamasa,LMND, LIRA, PGRI, GMNI, PPD, IPPMK dengan tuntutan yang dibawa yaitu;
1. Mendesak pemerintah daerah untuk segera membayangkan gaji sertifikasi dan tamsil guru triwulan ke IV Tahun 2022 sesuai PERMEN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian TPG.
2. Mendesak pemerintah daerah untuk segera membayarkan gaji perangkat desa pada tahun 2022 yang belum terbayarkan.
3. Mendesak pemerintah daerah membayangkan gaji honorer tahun 2022.
4. Mendesak pemerintah daerah untuk segera membayarkan tunjangan BPJS Kesehatan.
5. Mendesak pemerintah daerah untuk segera mengembalikan perangkat desa yang diberhentikan berdasarkan LPH dari inspektorat daerah.
6. Mendesak pemerintah daerah untuk segera membuat Perda Pasar.
Aksi yang diprakarsai oleh sejumlah pemuda Kabupaten Mamasa sebagai bentuk merefleksikan 21 tahun Kabupaten Mamasa terbentuk dimulai dari simpang 5 menuju Kantor Bupati Mamasa.
Aksi dimulai pada pukul 09.00 di simpang 5 setelah itu pada pukul 10.00 massa aksi bergeser menuju kantor bupati Mamasa.
Jendral lapangan Aminadab mengatakan aksi ini dilakukan lantaran usia Kabupaten Mamasa yang sudah memasuki 21 tahun, namun masih banyak ketimpangan sosial terjadi dalam hal pembangunan.
Menurutnya, di masa pemerintahan Ramlan Badawi pembangunan infrastruktur jalan maupun gaji honorer guru serta sertifikasi guru, tenaga kesehatan di Kabupaten Mamasa tidak pernah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
"Aksi ini sebagai bentuk merefleksikan 21 tahun Kabupaten Mamasa dan sebagai bentuk evaluasi terhadap jalannya pemerintahan daerah Kab. Mamasa. Karena kami melihat masih banyak ketimpangan sosial yang terjadi namun pemerintah daerah hanya menutup mata," tegasnya.
Selang beberapa jam massa aksi bergantian melakukan orasi di depan kantor bupati Mamasa. Sekitar pukul 13.00 terjadi kericuhan antara massa aksi dan aparat kepolisian yang berjaga. Kericuhan itu terjadi lantaran massa aksi hendak mengambil ban untuk dibakar didepan kantor bupati Kabupaten Mamasa.
Dari kericuhan tersebut 3 massa aksi ditangkap paksa aparat kepolisian dan dibawa masuk kedalam gedung kantor bupati untuk diamankan, namun berselang satu jam kemudian aparat kepolisian kembali membebaskan 3 massa aksi tersebut.
Jendral lapangan Poros Rakyat Mamasa (PRM) menegaskan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Mamasa pada puncak perayaan hari jadi Kabupaten Mamasa yang ke-21.
"Kami akan kembali besok pada puncak perayaan hari jadi Kabupaten Mamasa. Karena tidak selayaknya kita berhuru-hara melalui event-event yang dibuat oleh Pemda untuk menutupi ketimpangan sosial yang terjadi di Kabupaten Mamasa," tegas Aminadab.
Adapun beberapa organisasi gerakan yang tergabung dalam POROS RAKYAT MAMASA yaitu GRD-KK Mamasa,LMND, LIRA, PGRI, GMNI, PPD, IPPMK dengan tuntutan yang dibawa yaitu;
1. Mendesak pemerintah daerah untuk segera membayangkan gaji sertifikasi dan tamsil guru triwulan ke IV Tahun 2022 sesuai PERMEN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian TPG.
2. Mendesak pemerintah daerah untuk segera membayarkan gaji perangkat desa pada tahun 2022 yang belum terbayarkan.
3. Mendesak pemerintah daerah membayangkan gaji honorer tahun 2022.
4. Mendesak pemerintah daerah untuk segera membayarkan tunjangan BPJS Kesehatan.
5. Mendesak pemerintah daerah untuk segera mengembalikan perangkat desa yang diberhentikan berdasarkan LPH dari inspektorat daerah.
6. Mendesak pemerintah daerah untuk segera membuat Perda Pasar.
*(don)
.jpg)
