 |
| Foto : Ist. |
Corong Demokrasi,- Tak kunjung selesai, permasalahan yang dialami kampus STIPER Kutim.
Menyikapi hal itu, Ketua Dema Pospera, Sakriadi Aldhy angkat bicara. Aldhy menganggap pembayaran Registrasi dijadikan pungli untuk kepentingan pembayaran yang tidak sesuai rincian atau disalahgunakan.
Berkaca dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RPD) umum di ruang hearing kantor DPRD Kutim pada Selasa (12/4/2022) lalu yang dihadiri Pemkab Kutim diwakili Wabub H. Kadmidi Bulang, Plt Kadisdik Irma Yuwinda, Kabag Kesra Setkab Kutim Andi Rahman, dan beberapa perwakilan IKA STIPER Kutim dan Anggota DPRD Kutim tersebut memberikan bayangan yang kongkrit dan tidak ada masalah lagi kedepan, jelas disampaikan didepan media.
Namun, setelah berjalan beberapa saat kini memunculkan kecurigaan yang bahkan menjadi keresahan bagi mahasiswa itu sendiri. Pasalnya, masuk pada registrasi semester genap hampir semua mahasiswa mempertanyakan dan resah karena uang registrasi naik, namun setelah adanya diskusi mahasiswa dengan salah satu Pihak Kampus memberikan jawaban yang tidak logis.
Menyikapi hal itu, Ketua Dema Pospera, Sakriadi Aldhy angkat bicara. Aldhy menganggap pembayaran Registrasi dijadikan pungli untuk kepentingan pembayaran yang tidak sesuai rincian atau disalahgunakan.
"Apa ini harus didiamkan, kalau kita diam kedepannya kampus akan begini-begini saja. Ayo kita duduk dan diskusikan apa solusi untuk kampus STIPER ini yang lebih kongkrit," ucap Sakriadi Aldhy kepada Corong Demokrasi via WhatsApp, Rabu (15/2/23).
Menurut Pemkab Kutim anggaran untuk STIPER Kutim sudah ditentukan Rp 3,5 miliar dari APBD murni, setelah hasil kajian dan rapat bersama pengurus kampus di tahun 2022 lalu itu, dibutuhkan kurang lebih Rp 6 miliar dan bakal disiapkan dari APBD Perubahan.
"Apakah itu sudah ada, jika sudah ada kemana saja itu dialokasikan, apa sudah benar pengalokasiannya," ungkap Ketua Dema Pospera.
Lebih lanjut ketua Dema Pospera Kutim Sakriadi Aldhy, meminta untuk penggunaan uang di STIPER Kutim agar diaudit oleh BPK dan Inspektorat.
"Kami meminta BPK dan Inspektorat mengaudit terkait dana di kampus STIPER Kutim, karena disitu ada uang Negara," tegasnya.
*(red)
.jpg)
