 |
| Foto : Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sul-Sel di PT. Pertamina Regional VII. |
Corong Demokrasi,- Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Selatan kembali mengelar aksi unjuk rasa jilid III di depan Kantor PT. Pertamina ( Persero) Regional VII di Jl. Garuda. No 1 serta di FlyOver Jl. Urip Sumaharjo Kota Makassar, Pada selasa (31/1/2023) siang.
Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan terkait kasus mafia BBM bersubsidi jenis solar 24 ton yang diangkut dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menuju Morowali yang telah ditangkap oleh Polres Sinjai yang hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak kepolisian atas para pelaku bisnis gelap itu.
Selain itu massa aksi juga mendesak pimpinan PT.Pertamina Regional VII untuk serius dalam menyikapi setiap persoalan yang terjadi di badan PT. Pertamina Regional VII Makassar.
Terkait hal tersebut massa juga mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Sulawesi Selatan karena tidak mampu mengungkapkan kasus mafia BBM yang diduga ada keterlibatan oknum kepolisian yang bertugas di Kabupaten Bulukumba.
"Polda Sulsel harus bertindak tegas terhadap para pelaku bisnis gelap mafia BBM bersubsidi jenis solar tersebut dan ini sebagai jalan keluar untuk menegakkan supremasi hukum di tanah Sulawesi Selatan," ujar Ridwan selaku Jenderal Lapangan.
Adapun sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sul-Sel yakni BMKI, GPAM, dan LINGKAR Sul-Sel membawa tuntutan yaitu:
1. Mendesak Kanit Propam Polda Sulsel untuk mengusut tuntas dugaan adanya keterlibatan oknum kepolisian Polres Bulukumba dalam sindikat mafia BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 24 ton yang ditangkap oleh Polres Sinjai.
2. Copot Kapolres Bulukumba.
3. Copot Kasat Reskrim Bulukumba.
4. Kanit Tipiteriter Polres Bulukumba.
5. Mendesak Kapolda Sulsel untuk segera memerintahkan polres Sinjai untuk menetapkan tersangka atas kepemilikan BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 24 ton yang diperjual belikan di Kab. Morowali.
6. Tangkap dan adili mafia BBM bersubsidi jenis solar di Kab. Bulukumba.
7. Tegakkan supremasi hukum.
8. Mendesak Pertamina Regional 7 Sulawesi untuk mencabut ijin sejumlah Pertamina Bulukumba yang diduga memperjual belikan BBM bersubsidi solar secara ilegal.
Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan terkait kasus mafia BBM bersubsidi jenis solar 24 ton yang diangkut dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menuju Morowali yang telah ditangkap oleh Polres Sinjai yang hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak kepolisian atas para pelaku bisnis gelap itu.
Selain itu massa aksi juga mendesak pimpinan PT.Pertamina Regional VII untuk serius dalam menyikapi setiap persoalan yang terjadi di badan PT. Pertamina Regional VII Makassar.
Terkait hal tersebut massa juga mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Sulawesi Selatan karena tidak mampu mengungkapkan kasus mafia BBM yang diduga ada keterlibatan oknum kepolisian yang bertugas di Kabupaten Bulukumba.
"Polda Sulsel harus bertindak tegas terhadap para pelaku bisnis gelap mafia BBM bersubsidi jenis solar tersebut dan ini sebagai jalan keluar untuk menegakkan supremasi hukum di tanah Sulawesi Selatan," ujar Ridwan selaku Jenderal Lapangan.
Adapun sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sul-Sel yakni BMKI, GPAM, dan LINGKAR Sul-Sel membawa tuntutan yaitu:
1. Mendesak Kanit Propam Polda Sulsel untuk mengusut tuntas dugaan adanya keterlibatan oknum kepolisian Polres Bulukumba dalam sindikat mafia BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 24 ton yang ditangkap oleh Polres Sinjai.
2. Copot Kapolres Bulukumba.
3. Copot Kasat Reskrim Bulukumba.
4. Kanit Tipiteriter Polres Bulukumba.
5. Mendesak Kapolda Sulsel untuk segera memerintahkan polres Sinjai untuk menetapkan tersangka atas kepemilikan BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 24 ton yang diperjual belikan di Kab. Morowali.
6. Tangkap dan adili mafia BBM bersubsidi jenis solar di Kab. Bulukumba.
7. Tegakkan supremasi hukum.
8. Mendesak Pertamina Regional 7 Sulawesi untuk mencabut ijin sejumlah Pertamina Bulukumba yang diduga memperjual belikan BBM bersubsidi solar secara ilegal.
*(don)
