 |
| Foto:Ketua BPHAM IKA FH UMI Andi Cibu Mattingara |
Corong Demokrasi,- Ketua BPHAM IKA FH UMI turut menyoroti sidang pelanggaran HAM berat yang terjadi di Pania hal itu disampaikan langsung oleh Andi Cibu Mattingara menurutnya beberapa tahun terakhir baru kali ini lagi adanya pelanggaran HAM yang masuk pada tahap persidangan di wilayah makassar.
"Padahal kita tahu bahwa ada beberapa kasus HAM yang belum terselesaikan, belum lagi misi negara dalam penyelesaian kasus HAM masih perlu keseriusan dalam penuntasannya," Ujar Andi kepada Corong Demokrasi pada Rabu ( 14/09/2022) pagi.
"Kasus pelanggaran HAM Paniai Papua adalah bagian dari pelanggaran HAM yang harus dikawal agar dapat memastikan bahwa pengadilan menjadi instrumen untuk menghentikan pelanggaran HAM berat," Lanjutnya.
"Kita tahu bahwa sidang perdana kasus pelanggaran HAM paniai digelar 21 september 2022 di Pengadilan Negeri Makassar. Sehingga proses berjalannya sidang HAM kita mesti memastikan bahwa Hukum dan HAM diterapkan secara berkeadilan, mengingat regulasi dan aturan penegakan pelanggaran HAM berspektif sebagai pelanggaran yang tidak dapat ditolerir," Ujar ketua BPHAM IKA FH Umi.
"Oleh karena itu komponen masyarakat, mahasiswa dan pemerhati HAM lainnya harus andil memantau dan melihat secara kritis. Sebab pasca orde baru hingga saat ini penuntasan HAM masih dianggap tidak memiliki efek keadilan bagi korban, baik pelanggaran HAM masa lalu dan yang sedang dalam tahapan proses," tegasnya.
"Sehingga penting mengawal kasus pelanggaran HAM Paniai Papua. Sekaligus ini kesempatan untuk semua pemerhati HAM Makassar terkhusus bagi mahasiswa hukum untuk dapat menjadikan bahan riset dan kajian sebagai salah satu acuan dalam pikiran pemajuan HAM di Indonesia," tutupnya.
*(Ary)
