 |
| Foto : Aksi demonstrasi KP-GRD di pertigaan Hertasning-Pettarani, Kamis (15/9/2022). |
Corong Demokrasi,- Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) melakukan aksi demonstrasi menuntut pemerintah menurunkan harga BBM serta mencabut UU Omnibus Law di Pertigaan Hertasning Pettarani dan batas kota Makassar-Gowa, Kamis (15/9/2022) sore.
Massa aksi melakukan longmarch dari Universitas Patompo dengan membawa spanduk bertuliskan 'turunkan harga BBM'.
Doni selaku jenlap, saat ditemui di titik aksi unjuk rasa menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim pemerintahan Jokowi-Ma'Ruf menaikkan harga BBM bukan solusi yang tepat.
"Tiga tahun terakhir rakyat Indonesia dihantam wabah pandemi covid-19 yang turut melumpuhkan sektor perekonomian masyarakat dan sampai sekarang masih belum pulih secara normal, namun pemerintah kembali menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini sama saja dengan membunuh rakyat," ucap Doni.
"Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap rakyat Indonesia sudah tidak ada lagi," tambahnya.
Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah lebih fokus pada peningkatan sektor perekonomian rakyat dengan menghentikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Pembangunan IKN itu tidak memberikan dampak positif bagi rakyat, seharusnya itu yang dihentikan oleh pemerintah kemudian dananya dialihkan untuk menutupi BBM bersubsidi," tutupnya.
Berikut ini beberapa tuntutan yang diangkat KP-GRD di aksi demonstrasi memperingati hari Demokrasi Internasional:
1. Turunkan harga BBM.
2. Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja.
3. Hentikan Kriminalisasi terhadap Aktivis.
4. Usut tuntas aksi oknum polisi yang diduga melakukan busur ke mahasiswa di UNM.
*(don)
Massa aksi melakukan longmarch dari Universitas Patompo dengan membawa spanduk bertuliskan 'turunkan harga BBM'.
Doni selaku jenlap, saat ditemui di titik aksi unjuk rasa menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim pemerintahan Jokowi-Ma'Ruf menaikkan harga BBM bukan solusi yang tepat.
"Tiga tahun terakhir rakyat Indonesia dihantam wabah pandemi covid-19 yang turut melumpuhkan sektor perekonomian masyarakat dan sampai sekarang masih belum pulih secara normal, namun pemerintah kembali menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini sama saja dengan membunuh rakyat," ucap Doni.
"Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap rakyat Indonesia sudah tidak ada lagi," tambahnya.
Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah lebih fokus pada peningkatan sektor perekonomian rakyat dengan menghentikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Pembangunan IKN itu tidak memberikan dampak positif bagi rakyat, seharusnya itu yang dihentikan oleh pemerintah kemudian dananya dialihkan untuk menutupi BBM bersubsidi," tutupnya.
Berikut ini beberapa tuntutan yang diangkat KP-GRD di aksi demonstrasi memperingati hari Demokrasi Internasional:
1. Turunkan harga BBM.
2. Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja.
3. Hentikan Kriminalisasi terhadap Aktivis.
4. Usut tuntas aksi oknum polisi yang diduga melakukan busur ke mahasiswa di UNM.
*(don)
.jpg)
