 |
| Foto:ketua Gerakan Revolusi Demokratik Kab. Mamasa ( GRD-Kab. Mamasa) Cikita Buttusarira |
Corong Demokrasi,- Sebanyak 168 Desa di kabupaten Mamasa (Sulbar ) akan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis (Bimtek) aplikasi sistem pengelolaan aset Desa(sipades) di Jakarta.
Pelaksanaan bimtek tersebut sebagai optimalisasi penerapan aplikasi sipades dalam perencanaan administrasi aset desa berbasis sistem imformasi mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan hingga dengan penyajian laporan.
Namun anggaran pelaksanaan BIMTEK sipades di bebankan sepenuhnya kepada setiap kepala Desa dengan menggunakan anggaran dari Dana Desa.
Berdasarkan informasi dihimpun setiap desa akan mengikutkan dua orang perwakilan dan setiap peserta akan dibebankan sebesar Rp 9.900.000 dengan rincian sebanyak Rp 5.500.000 diberikan kepada penyelenggara BIMTEK. Kemudian biaya tiket pesawat pulang dan pergi Makasar-Jakarta sebesar Rp 3.900.000, biaya hotel sebanyak Rp.400.00 dan biaya bus sebesar Rp 1.00.000. seperti di kutip dari Radar Sulbar.
Sementara itu jika anggaran yang dibebankan kepada seluruh Desa masing - masing dapat mencapai sebesar Rp 19.800.000 untuk utusan tiap desa yang ikut serta.
Sehingga total anggaran yang dikeluarkan dari Dana Desa jika seluruh Desa ikut serta mencapai sebesar Rp 3.326.400.000.
Menangapi hal tersebut ketua Gerakan Revolusi Demokratik Kab. Mamasa ( GRD-Kab. Mamasa) Cikita Buttusarira turut merespon kegiatan itu yang menurutnya pihak PMD mesti mengambil solusi yang lebih baik kerena angaran yang akan dikeluarkan terbilang cukup besar.
"seharusnya pihak PMD yang ada di kab. Mamasa lebih bijak dan bisa memiliki pemikiran analisa yang lebih tajam untuk melihat kondisi masyarakat bukan malah manambah beban apalagi sekarang kita masi berada dalam cangkraman penyakit Covid-19 disitu seharusnya pihak PMD lebih bijak dalam mengelola anggaran," Jelasnya kepada Corong Demokrasi saat di temui di sekretariat GRD Kab. Mamasa pada ( 27/06/2022) siang.
"Bimtek aset desa harus dilaksanakan di jakarta, kalau memang sifatnya mau membangun aset desa yang lebih efektif kenapa tidak didatangkan pemateri di daerah saja supaya anggaran desa bisa dipergunakan untuk keperluan masayarkat," lanjut Ketua GRD yang sering disapa Cikita itu.
Disini kami bisa menilai pihak PMD kususnya di Kab. Mamasa semata-mata dalam memegang kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi tapi tidak berpihak sama rakyat," tutupnya.
(MB)
