 |
Massa aksi yang diikuti ratusan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek) membawa keranda "Rip Keadilan" membuat jalan Sultan Alauddin lumpuh.
Wahidil mengungkapkan melalui pernyataan sikap, Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang akan digelar pada 14 Februari 2024.
Keputusan jadwal tersebut telah disepakati dalam rapat bersama antara KPU, Bawaslu, Komisi II DPR, dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada (24/01/2022).
Dalam pernyataan sikap tersebut, juga memaparkan, publik sempat mencurigai wacana penundaan pemilu yang disampaikan oleh ketiga elite politik partai itu berasal dari lingkaran Istana.
Kecurigaan itu pada akhirnya terbukti ketika menteri koordinator kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam salah satu siniar di kanal Youtube menyebutkan bahwa berdasarkan analisis big data setidaknya ada percakapan dari 110 juta orang di media sosial yang menginginkan pemilu ditunda dan penambahan masa jabatan presiden.
Pernyataan pejabat di lingkaran Istana itu tentu mendapatkan banyak respons, bahkan hingga saat ini terus menjadi polemik.
"Dengan alasan apapun, masyarakat menilai wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden tersebut sangat berbahaya dalam kehidupan demokrasi. Sebab, hal itu syarat dengan kepentingan kekuasaan daripada kepentingan bangsa," ungkapnya.
Adapun tuntutan aksinya yaitu :
1. Menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
2. Menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya, serta mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
3. Menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
4. Menolak kenaikan harga bbm non subsidi (pertamax dll), mengembalikan bahan bakar subsidi (premium), dan menyelesaikan kelangkaan Solar.
Untuk diketahui, aksi ALMASI berlangsung ditiga titik, yaitu : Perbatasan Hertasning, Kampus 1 UINAM dan berjalan ke Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
(ary)
